Hidupkatolik.com
Hidupkatolik.com


Kebebasan Beragama dan Beribadah - Hidup Katolik

Kebebasan Beragama dan Beribadah

Minggu, 24 Oktober 2010 14:35 WIB
Kebebasan Beragama dan Beribadah
[HIDUP/Rosarians Enga Geken, HIDUP/Margaretha Krismi E]
Pastor Benny Susetyo dan Prof Dr Komaruddin Hidayat

HIDUPKATOLIK.com - Setara Institute mencatat terjadi berbagai peristiwa kekerasan terhadap kebebasan beragama dan beribadah pada periode 2007-2010.

Tahun 2007 sebanyak 135 peristiwa, tahun 2008 sebanyak 265 peristiwa, tahun 2009 sebanyak 200 peristiwa, dan semester pertama tahun 2010 terjadi 28 peristiwa khusus terhadap agama Kristen dan Katolik.

Pastor A. Benny Susetyo, Sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama Konferensi Waligereja Indonesia (HAK-KWI), memaparkan kepada HIDUP di Kantor Komisi HAK, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 6/10, bahwa dalam tiga tahun terakhir ada ancaman serius dalam kebebasan beribadah. Hal ini disebabkan karena mulai besarnya rasa intoleran dalam masyarakat.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof Dr Komaruddin Hidayat, berpendapat, kebebasan beragama adalah hak asasi manusia (HAM) yang di dalamnya termasuk hak memiliki rumah ibadah. Kebebasan beribadah adalah kebebasan personal maupun kolektif dalam ruang publik maupun privat untuk memanifestasikan agama dan keyakinannya.

Menurut Prof Dr Komaruddin, rumah ibadah tidaklah semata-mata untuk keperluan ibadat ritual saja, tetapi juga untuk melakukan aktivitas sosial yang dianggap senapas dengan pemahaman agama itu sendiri. Masalah pendirian rumah ibadah dipandang sebagai persoalan HAM karena termasuk wahana
memanifestasikan agama dan keyakinan.

Pastor Benny, yang juga Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut berpendapat, saat ini rasa intoleran berkembang menjadi tindakan radikal terhadap agama-agama lain. Faktor dari diri pelaku adalah pemahaman berkebangsaan dan keagamaan yang sempit.

Pemerintah
Situasi pemerintahan saat ini juga menjadi faktor besar. Pastor Benny melihat, pemerintah saat ini kurang mendengarkan dan mengacu pada Konstitusi Dasar Negara, daya leader­ship pemerintah juga lemah. Selain itu, saat ini kurang ada tokoh masyarakat yang dapat menjadi ‘payung’ pluralitas.

Pemerintah, menurut Prof Dr Komaruddin, berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi dan menghormati setiap unsur-unsur pembentuk kemajemukan, termasuk kebebasan beribadah, beragama, dan berkeyakinan.

Hak kebebasan beribadah dan memiliki rumah ibadah merupakan jaminan hak konstitusional warga negara. Seharusnya negara juga memberikan jaminan kebebasan beragama kepada kelompok seperti Jamaah Ahmadiyah sebagai ekspresi warga negara dalam beribadah.

PBM tahun 2006
Tahun 2006, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI mengeluaran Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. PBM ditandatangani dalam upaya memelihara kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dari kerukunan nasional.

Empat tahun telah berselang, kerukunan beragama masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan, banyak muncul masalah berkaitan dengan kegiatan beribadah akibat PBM tahun 2006.

Perdebatan mengenai revisi atau pencabutan PBM menimbulkan setidaknya tiga pendapat. Pertama, pihak-pihak yang menghendaki PBM harus dicabut, karena mengandung materi muatan yang bertentangan dengan Konstitusi Dasar RI, yaitu membatasi jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Kedua,
pihak-pihak yang menyatakan PBM tidak bertentangan dengan Konstitusi RI dan karena itu tidak perlu dicabut. Ketiga, pihak-pihak yang menghendaki PBM tetap dipertahankan namun perlu diadakan revisi dan penegasan di beberapa bagian.

Pastor Benny berpendapat, isi PBM tidak ada masalah, namun pelaksanaannya dalam masyarakat seringkali dimanipulasi sehingga menjadi masalah. Menurutnya, dalam pelaksanaannya para pejabat pemerintah tidak menjalankan tugasnya sebagaimana terurai dalam PBM.

Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pelaksanaannya tidak dapat menjadi sarana kerukunan. Anggota-anggota FKUB masih banyak yang tidak memiliki wawasan berkebangsaan yang luas. Pandangannya sebatas mengenai agamanya masing-masing.

Lebih parah

Pastor Benny berpendapat, pencabutan PBM akan mengakibatkan situasi yang lebih parah. Menurutnya, bila PBM dicabut maka akan dikeluarkan UU yang isinya akan mencampuri banyak hal dalam kehidupan beragama seperti pendidikan, adopsi anak, perayaan-perayaan keagamaan, dan perkawinan.

Oleh karena itu, ia bersama Komisi HAKKWI mengambil sikap yang lebih lembut. Menurutnya, UU pengganti PBM akan disusun anggota-anggota DPR yang saat ini banyak yang kurang nasionalis. Maka, UU yang dihasilkan dapat lebih parah dari PBM saat ini. Peta politik saat ini sangat memungkinkan lolosnya UU yang lebih parah bila PBM dicabut.

Kepatuhan pemerintah terhadap ideologi kebangsaan saat ini lemah. Mereka lebih memakai label agama untuk kepentingan dukungan politik.

Revisi
Saat ini, menurut Pastor Benny, pemerintah perlu mempertegas sangsi bagi Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan PBM dengan baik. Bila perlu ia mengusulkan untuk mengangkat PBM menjadi Keputusan Presiden (Keppres).

Peranan FKUB juga harus dievaluasi. FKUB hendaknya tidak memberi persetujuan untuk membangun suatu rumah ibadat, karena wawasan mereka tentang agama masih sempit dan kurang nasionalis.

Pasal 13 dan 14 juga harus diperjelas. Kebutuhan beribadah sebenarnya tidak bisa didasarkan dan dihitung dari jumlah, tetapi kualitas dari kerukunan beragamanya. Menurut Pastor Benny, harus diakui pembangunan rumah ibadah umat beragama minoritas mengalami kesulitan.

Masalahnya, Negara tidak dapat menjamin kebebasan dalam Pasal 28 dan 29 UUD 1945. Negara melegalkan diskriminasi ini. Maka, solusi paling mujarab, menurut Pastor Benny, adalah kehadiran pemerintah sebagai penjamin kebebasan ini. Bila Negara terus absen, peraturan apa pun tidak akan jalan.

Prof Dr Komaruddin juga melihat, PBM ini masih menyimpan sejumlah kelemahan, seperti belum meratanya sosialisasi yang memunculkan beragam interpretasi dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Menurutnya, selain revisi terhadap sejumlah pasal, PBM juga butuh dikaji efektivitasnya dalam penerapan selama tiga-empat ta­hun ini. Berkaca dari berbagai konflik yang masih muncul, terutama terkait rumah ibadah.

Kekerasan
Pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah dewasa ini marak dilakukan dengan tindak kekerasan. Atas nama hukum atau pemahaman agama yang sempit, mereka bertindak secara anarkis. Bahkan, peristiwa-peristiwa ini menimbulkan korban luka dan meninggal.

Pastor Benny menilai, pemerintah saat ini cenderung absen terhadap tindak kekerasan dengan simbol-simbol keagamaan. Preman-preman berjubah terus berkembang. Menurutnya, hal ini berbahaya bila dibiarkan. Perasaan frustrasi yang menumpuk akibat tekanan yang terstruktur ini akan meletuskan perpecahan.

Prof Dr Komaruddin sangat mengharapkan pemerintah menindaklanjuti laporan tentang organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berbuat anarkis. Ia menunjuk, adanya tindakan kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk penyerangan terhadap kebebasan beribadah.

Kiranya aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian RI, berlaku adil dan profesional dalam penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memaksakan aksi anarkis baik terhadap individu, kelompok, serta kepentinganpublik/ masyarakat.

Kekerasan, kebebasan beragama dan beribadah, termasuk pelaksanaan PBM, mengharapkan jaminan dari pemerintah.

Rosarians Enga Geken
Laporan: Margaretha Krismi E




Kunjungan: 548
Loading...
Loading...
Redaksi membuka kesempatan kepada pembaca untuk mengajukan pertanyaan atau topik yang dikehendaki untuk dijawab atau dijelaskan dalam rubrik Konsultasi Iman atau Konsultasi Keluarga. Kirimkan pertanyaan atau tanggapan anda melalui email ke: hidup@indo.net.id atau SMS ke nomor 081290781618 atau melalui pos ke Redaksi Majalah HIDUP Jl Kebon Jeruk Raya 85 Batusari, Jakarta 11530, Fax: 021-5485737.
lazada indonesia
lazada
© 2011 hidupkatolik.com All Right Reserved | About Us | Privacy Policy | Terms of Use | Redaksi | Karir | Contact Us | Email 1 | Email 2
     

Hidupkatolik.com