Hidupkatolik.com
Hidupkatolik.com


Terancam, Kesejahteraan Guru Swasta - Hidup Katolik

Terancam, Kesejahteraan Guru Swasta

Minggu, 11 Januari 2009 15:15 WIB
Terancam, Kesejahteraan Guru Swasta

HIDUPKATOLIK.com - Dedikasi, profesionalitas, dan integritas guru-guru Katolik dan guru-guru non Katolik yang berkarya di Sekolah Swasta Katolik sedang mengalami ujian berat. Ujian itu berhubungan dengan kebijakan pemerintah menyejahterakan guru PNS. Presiden Yudhoyono di hadapan ribuan guru yang memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2008 dan Hari Ulang Tahun Ke-63 PGRI di Jakarta menegaskan pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN 2009 mendatang (Kompas, 3 Des 2008).

Bagi pemerintah, menyejahterakan guru akan menjadi bukti keseriusan negara meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Tentu tingkat kesejahteraan bisa berbeda-beda untuk setiap guru di daerah. Meski demikian, pemerintah memutuskan menggaji seorang guru PNS berpangkat terendah yang belum berkeluarga dengan masa kerja nol tahun sebesar 2 juta rupiah. Ini berita gembira bagi guru-guru PNS di seluruh Indonesia. Tetapi bagaimana dengan guru-guru swasta, termasuk yang bekerja di sekolah-sekolah Katolik?

Jika lima tahun lalu sekolah-sekolah swasta Katolik menjadi tujuan mencari kerja karena memberikan gaji yang cukup tinggi, barangkali tidak demikian saat ini dan ke depan. Gaji minimal 2 juta rupiah yang diterima seorang guru PNS akan langsung melampaui take home pay seorang guru swasta di sekolah Katolik dengan masa kerja hampir lima tahun. Maka penegasan Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Soedijarto bahwa mustahil seorang guru menjadi profesional jika perutnya belum sejahtera sungguh menjadi kritikan tajam bagi yayasan dan sekolah Katolik saat ini.

Ada tiga konsekuensi yang muncul karena kebijakan pemerintah ini. Pertama, sekolah-sekolah negeri akan menjadi tujuan mencari kerja. Para lulusan fakultas keguruan mungkin lebih memilih menjadi pegawai negeri daripada meniti karier sebagai guru di sekolah Katolik. Bisa saja terjadi guru-guru lulusan terbaik didapatkan sekolah-sekolah negeri.

Kedua, konsekuensi ikutannya adalah menurunnya jumlah siswa di sekolah Katolik. Tidak mustahil, peningkatan kesejahteraan guru negeri yang berpengaruh pada perbaikan mutu pendidikan serta pembebasan biaya pendidikan tingkat dasar akan memicu eksodus siswa ke sekolah-sekolah negeri.

Ketiga, salah satu pilihan mempertahankan eksistensi bagi sekolah Katolik adalah memperbaiki standar gaji guru. Bagaimana caranya? Sekolah Katolik menghadapi situasi dilematis: menaikkan pendapatan guru dengan menaikan uang sekolah justru berpeluang mengurangi jumlah siswa. Sementara meningkatkan kesejahteraan guru tanpa menaikan uang sekolah hanya akan menghancurkan sekolah itu sendiri.

Apa yang harus dilakukan sekolah dan yayasan pengelola sekolah Katolik supaya bisa survive? Baedhowi, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) pernah berujar mengenai sertifikasi guru. Mengacu ke UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Baedhowi menegaskan, sertifikasi guru menjadi satu-satunya syarat seseorang dinyatakan sebagai guru profesional.

Mereka yang telah menjadi guru setelah keluarnya UU tersebut harus menyediakan portofolio yang akan dinilai tim aksesor yang ditunjuk pemerintah. Begitu portofolio dinyatakan lulus dan mencapai angka 850, seorang guru dinyatakan certified dengan konsekuensi ikutannya adalah menerima tunjangan profesi dari negara setiap bulan sebesar gaji bulanan yang diterima guru bersangkutan.

Sekolah dan yayasan sekolah Katolik harus proaktif menanyakan hal ini ke pemerintah dan tidak “jaga gengsi” menunggu dikunjungi aparatur pemerintah. Memang ada masalah kuota untuk sertifikasi yang sebagian besarnya diprioritaskan bagi guru-guru PNS. Misalnya kuota untuk tahun 2008 guru-guru swasta hanya 15-25 persen saja. Sambil memperjuangkan peningkatan kuota — baik kalau dibantu oleh Gereja secara hierarki supaya bargaining power-nya bisa lebih tinggi — berbagai kesempatan sertifikasi harus dimanfaatkan supaya guru-guru kita di sekolah Katolik bisa ikut “menikmati” tunjangan profesi guru.

Kita sepakat, sekolah Katolik harus terus survive hinggah akhir zaman. Sekolah Katolik adalah sebuah paguyuban tempat anak-anak kita mengalami kebebasan dan cinta kasih. Kita juga setuju kesejahteraan guru-guru di sekolah-sekolah Katolik harus mengalami peningkatan.

Ketika ada peluang memperoleh “penghasilan tambahan” dari pemerintah, sebaiknya kesempatan semacam itu dimanfaatkan secara maksimal. Bagaimana pun, uang tunjangan profesi guru adalah uang rakyat, karena itu harus digunakan secara adil tanpa diskriminasi, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta (Katolik).

Yang harus kita perjuangkan sekarang adalah melakukan berbagai dialog dan lobi agar kuota sertifikasi di tahun 2009 semakin tinggi bagi guru swasta. Sekali lagi, Gereja sebagai hierarki hendaknya proaktif dan mengambil inisiatif dialog demi perbaikan kesejahteraan guru sekolah Katolik yang kita cintai.

Jeremias Jena
Pendidik tinggal di Jakarta





Kunjungan: 409
Loading...
Loading...
Redaksi membuka kesempatan kepada pembaca untuk mengajukan pertanyaan atau topik yang dikehendaki untuk dijawab atau dijelaskan dalam rubrik Konsultasi Iman atau Konsultasi Keluarga. Kirimkan pertanyaan atau tanggapan anda melalui email ke: hidup@indo.net.id atau SMS ke nomor 081318544200 atau melalui pos ke Redaksi Majalah HIDUP Jl Kebon Jeruk Raya 85 Batusari, Jakarta 11530, Fax: 021-5485737.
lazada indonesia
lazada
© 2011 hidupkatolik.com All Right Reserved | About Us | Privacy Policy | Terms of Use | Redaksi | Info iklan | Contact Us | Email 1 | Email 2
     

Hidupkatolik.com