Hidupkatolik.com
Hidupkatolik.com


Strategi Mendirikan Rumah Ibadah - Hidup Katolik

Strategi Mendirikan Rumah Ibadah

Senin, 21 Oktober 2013 18:22 WIB
Strategi Mendirikan Rumah Ibadah
[Dok. Paroki Kampung Duri]
Dialog: Upaya dialog umat Paroki Damai Kristus Kampung Duri, Jakarta Barat dengan warga sekitar.

HIDUPKATOLIK.com - Kasus penutupan dan penolakan gereja terjadi di berbagai tempat. Padahal, konstitusi negara ini menjamin setiap warga menjalankan ibadah sesuai agamanya.

Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI 2006 sebagai rujukan pendirian rumah ibadah, belum memberi jaminan konstitusional kepada warga negara. “Peraturan itu masih multitafsir,” tegas Ketua Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP ISKA) Muliawan Margadana menjelang pembukaan workshop Pendirian Rumah Ibadah yang berlangsung di sebuah hotel di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat-Minggu, 11-13/10. ISKA, lanjut Muliawan, mengambil inisiatif untuk mempertajam pemahaman peraturan
bersama itu, serta merumuskan pedoman pendirian rumah ibadah dalam perspektif hukum, sosial, politik, dan keagamaan.

Sekretaris Jenderal PP ISKA Prasetyo Nurhardjanto, mengatakan, workshop ini merupakan sumbangsih ISKA menegakkan tiga pilar yakni kristianitas, intelektual, dan kemasyarakatan. Workshop yang didukung Dirjen Bimas Katolik ini, diikuti utusan dari Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bogor, Bandung, dan utusan Korda dan Basis ISKA dari berbagai daerah.

Sementara, Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, yang menjadi pembicara dalam workshop ini, mengatakan, “Pemerintah cenderung melihat rumah ibadah sekadar ‘aksesoris’ kebebasan beragama.” Ia memaparkan, masih ada kelompok dalam masyarakat yang melihat keberadaan rumah ibadah sebagai simbol pengaruh agama tertentu. “Pemerintah juga lebih mengakomodasi tuntutan kelompok intoleran itu. Negara telah kehilangan peran sebagai pelindung warga negara dan mediator sosial,” tegas Bonar.

Praktisi perizinan gereja, Vincentius Hargo Mandirahardjo, mengatakan, Panitia Pembangunan Gereja (PPG) harus memahami seluk beluk perizinan mendirikan gereja. Hargo memaparkan empat langkah. Pertama, memastikan status legalitas tanah. Kedua, mengecek peruntukan lahan. Ketiga, membuat keterangan rencana kota di atas tanah itu. Keempat, setelah ada izin prinsip pembangunan tempat ibadah dari gubernur, lalu mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB). Setelah gereja selesai dibangun, panitia harus mengurus izin penggunaan bangunan (IPB). “Proses itu harus disertai dialog dan silaturahmi dengan warga masyarakat,” tegas Hargo.

A. Benny Sabdo




Kunjungan: 786
Loading...
Loading...
Redaksi membuka kesempatan kepada pembaca untuk mengajukan pertanyaan atau topik yang dikehendaki untuk dijawab atau dijelaskan dalam rubrik Konsultasi Iman atau Konsultasi Keluarga. Kirimkan pertanyaan atau tanggapan anda melalui email ke: hidup@indo.net.id atau SMS ke nomor 081290781618 atau melalui pos ke Redaksi Majalah HIDUP Jl Kebon Jeruk Raya 85 Batusari, Jakarta 11530, Fax: 021-5485737.
lazada indonesia
lazada
© 2011 hidupkatolik.com All Right Reserved | About Us | Privacy Policy | Terms of Use | Redaksi | Karir | Contact Us | Email 1 | Email 2
     

Hidupkatolik.com