spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Menelisik Etika Berdemokrasi

HIDUPKATOLIK.COM – Akhir-akhir ini di depan publik, perilaku buruk sejumlah orang menjadi tontonan entah melalui media masa seperti televisi entah melalui media sosial. Perilaku buruk yang paling menonjol adalah mencari-cari kesalahan dari pihak yang dibenci, termasuk menggugat keabsahan jabatan publiknya hingga jatuh, kendati proses legalitasnya sudah berlangsung cukup lama.

Penyakit psikologis sosial yang diistilahkan oleh Erich Fromm dengan sebutan nekrofilis begitu mencuat dalam diri mereka. Yang ada di benak dan pikiran serta hatinya hanyalah niat jahat dan busuk, yakni hancur dan matinya pihak yang mereka benci. Dan demi tujuan itu mereka pakai dengan segala macam cara. Hal yang menyedihkan, hal itu pula dipertontongkan di era demokrasi. Mereka yang berorientasi nekrofilis justru menginjak-injak nilai kemanusiaan dan moralitas dari demokrasi.

Keunggulan demokrasi

Seperti diakui oleh Robert A Dhal, seorang ahli politik dari  Yale University, USA, demokrasi seyogianya memiliki kelebihan begitu besar dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang lain, sebagaimana diperlihatkannya dalam buku On Democracy (1998), demokrasi memuat nilai-nilai kemanusia.

Pertama, adanya ruang bagi partisipasi efektif (effective participation): Dahl mengamati bahwa demokrasi  menjadi pilihan prioritas bagi  berbagai negara, karena di sana terbuka kesempatan bagi warga negara untuk terlibat secara efektif.

Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki  kesempatan yang sama dan efektif untuk menyampaikan pandangan mereka tentang kebijakan pemerintah sebelum kebijakan tersebut diputuskan dan diberlakukan. Ini berarti pemerintahan demokratis melibatkan warga masyarakat dalam seluruh rangkaian proses penentuan kebijakannya.

Kedua, adanya persamaan suara (voting equality). Demokrasi pada hakikatnya menempatkan warga masyarakat memiliki hak yang sama. Karena itu pula semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dan dapat diandaikan untuk memberikan suara. Bobot dari setiap suara  dihitung sama atau memiliki bobot yang persis sama.

Ketiga, adanya pemahaman yang tercerahkan (enlightened understanding). Dalam negara demokrasi Dahl melihat bahwa warga negara harus memiliki kesempatan yang cukup dan setara untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai kebijakan alternatif serta konsekuensinya, termasuk hak dan kewajibannya. Ini berarti  masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pedagogi demokrasi. Secara lain dapat dikatakan, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Jadi, pencerdasan warga masyarakat merupakan bagian dari esensi dan praktik demokrasi.

Keempat, pengendalian agenda (control of the policy agenda). Masyarakat memiliki kekuasaan eksklusif untuk menentukan bagaimana dan apa saja yang masuk ke dalam agenda keputusan politik. Dalam hal ini transparansi dan inklusivitas menjadi bagian penting dalam negara demokrasi. Artinya, rakyat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan dan kegiatan pemerintah dan diberi tempat baginya untuk melakukan pengawasan atas program yang dirancang oleh pemerintah.

Kelima, adanya inklusi orang dewasa (inclusion). Ini dimaksudkan bahwa  semua atau sebagian besar anggota dewasa yang tunduk pada hukum-hukum dari sistem tersebut harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam keempat kriteria di atas.

Etika demokrasi

Jika kelima esensi ideal demokrasi yang disuguhkan oleh Robert A Dahl di atas dikaitkan dengan etika, maka tergambar secara jelas bahwa demokrasi  memuat nilai-nilai basis etis demokrasi. Secara lebih eksplisit dapat dikatakan demokrasi sesungguhnya mengakomodir nilai-nilai etis yang paling mendasar dalam membangun kehidupan bersama yang bermutu.

Manakah nilai-nilai etis mendasar yang tercermin di dalamnya? Nilai-nilai dimaksudkan tergambar dalam empat poin penting. Pertama, penghargaan pada martabat kemanusiaan warga masyarakat. Ini sejalan dengan teori etika deontologi yang digulirkan oleh Immanuel Kant. Dalam teori etikanya Kant mengatakan bahwa martabat manusia merupakan hal yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Karena itu setiap pribadi memiliki imperatif kategoris, artinya keharusan etis untuk menghargai itu.

Secara negatif dapat dikatakan, tidak satupun manusia memiliki hak untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang dengan alasan apapun. Justru sebaliknya, ia harus menjunjung tinggi kemanusiaan itu.  Karena itu pula, manusia tidak pernah bisa diperlakukan sebagai objek, sebaliknya ia harus diperlakukan sebagai subjek yang bernilai pada dirinya sendiri. Dalam hal ini, menghargai martabat manusia adalah kewajiban moral, yang diistilahkan Kant dengan imperatif kategoris.

Kedua, sebagai bagian dari martabat manusia, kebebasan individu mendapat ruang yang luas dalam demokrasi, terutama dalam hal ini adalah kebebasan eksistensial. Sebagaimana dirumuskan oleh Franz Magnis Suseno dalam Etika Dasar (1987), kebebasan eksistensial adalah kemampuan seseorang untuk menentukan diri sendiri. Ini berarti kebebasan eksistensial berkaitan dengan pengakuan pada otonomi individu. Kemampuan ini tentunya hanya bisa bergerak ketika tidak ada tekanan atau gangguan, apalagi paksaan dari pihak manapun, termasuk aparat keamanan negara.

Kebebasan eksistensial sebagaimana ditegaskan oleh Erich Fromm adalah kondisi positif dalam diri seseorang, di mana ia secara nyaman dan aman  menghidupi hakikat kemanusiaannya dan mewujudkan potensi atau kemampuannya,  ide-ide cemerlang dan cerdasnya di ruang publik. Tentu ada catatan yang diberikan, yakni asalkan kebebasan itu tidak mengganggu atau merusak kebebasan yang lain. Sejauh di sana ada hal-hal yang positif dalam arti menjadi jalan untuk membuat seseorang maju dan berkembang, maka ruang bagi kebebasan ini harus disediakan.

Ketiga, adanya kepedulian pada kehidupan yang lain. Poin penting di butir satu dan dua di atas sesungguhnya menyertakan tanggung jawab etis pada yang lain. Artinya dalam demokrasi, tindakan destruktif seperti penyiksaan dan ancaman terhadap mereka yang menyuarakan aspirasi, atau menjatuhkan harga diri yang lain melalui ragam bentuk antara lain mengungkap kekurangannya di ruang publik, merupakan perusakan terhadap demokrasi. Apa yang digagaskan oleh Erich Fromm, yakni biofilia (kecintaan pada kehidupan) adalah bagian penting menghidupi nilai-nilai fundamental  demokrasi.

Keempat, adanya sikap kepatutan dan ketundukan pada norma yang berlaku, terlebih norma hukum. Hukum adalah bagian penting dalam demokrasi. Hukum, tepatnya legalitas, adalah pagar penopang yang  kuat agar demokrasi berjalan dengan baik.

Dalam demokrasi sebagaimana ditegaskan oleh Jurgen Habermas, proses yang disebutnya demokrasi deliberatif menjadi bagian penentu dalam kualitas demokrasi. Ketika proses itu sudah dijalankan dengan baik dan menghasilkan hal yang valid,  apalagi telah disahkan, maka menerima hasil proses dan keabsahannya adalah kewajiban bagi warga negara.

Merawat pilihan bapa bangsa

Negara Indonesia, melalui bapak pendiri bangsa sebagaimana telah ditorehkan  dalam perjalanan sejarah bangsa, sudah dengan jelas  menentukan pilihannya untuk menjadikan demokrasi sebagai bagian integral dalam sistem pemerintahannya.

Pilihan itu sejalan dengan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kendati rumusan ini sesungguhnya tidak identik dengan demokrasi. Pilihan demikian seyogianya perlu dijalankan secara konsisten dan secara seksama dalam mengelola kehidupan bersama republik ini.

Sejarah Orde Baru seyogianya menjadi pelajaran berharga untuk mengingatkan kita, lebih-lebih pengambil kebijakan di republik ini, bahwa ketika nilai-nilai demokrasi  diabaikan, maka sisi kemanusiaan terancam, padahal sisi kemanusiaan itulah inti utama dari demokrasi. Ketika sisi kemanusiaan itu terancam, maka tentu perlawanan akan muncul dengan ragam bentuknya.

Jika lingkaran demikian terus berkelanjutan, maka itu akan menjadi penghalang bagi keberlangsungan pembangunan bangsa.  Tanpa mengabaikan kelemahannya, sebagaimana diperlihatkan oleh Robert A Dahl dalam buku On Democracy, bagaimanapun demokrasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem politik yang lain, karena dalam demokrasi aspek humanitas mendapat tempat yang luas. Bahkan aspek humanitas itu menjadi fundasi bagi demokrasi. Artinya, demokrasi hanya bisa berjalan dengan baik ketika nilai kemanusiaan diindahkan seperti kebebasan, tanggung jawab, penghargaan pada martabat manusia.

Untuk itulah, setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan etika dalam demokrasi, karena demokrasi tidak bisa berdiri kokoh kalau etika diinjak-injak. Seperti diingatkan oleh Jane Addams dalam Democracy and  Social Ethics (1902), demokrasi tanpa etika akan mati, karena etika adalah roh yang menghidupkan demokrasi. Sangat disayangkan di republik ini, bahwa akhir-akhir ini etika demokrasi diinjak-injak, dan  itu dilakukan oleh kaum terdidik berkongkalingkong dengan mereka yang duduk dalam kekuasaan.

Oleh Kasdin Sihotang

Dosen Filsafat Moral di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles