HIDUPKATOLIK.COM – Maraknya dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus eksploitasi seksual terhadap anak-anak perempuan asal Sulawesi dan Jawa di Provinsi Papua Tengah menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera.
Praktik perdagangan orang tersebut tidak hanya mengancam keselamatan para korban, tetapi juga merampas hak, martabat, dan masa depan mereka. Karena itu, keterlibatan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga agama, tokoh adat, masyarakat sipil, dan pers dinilai sangat penting untuk memutus mata rantai kejahatan tersebut.
Tenaga Ahli Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum bergerak cepat menyelamatkan para korban sekaligus membongkar jaringan perdagangan orang yang diduga beroperasi di wilayah Papua Tengah.
Menurut Gabriel, perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa yang tidak boleh ditangani secara biasa-biasa saja. Penanganannya harus menyentuh seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrutan, pengiriman, penampungan, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik eksploitasi tersebut.
“Sudah saatnya kita bangkit bersama melawan dan memberantas jaringan human trafficking ke Tanah Papua,” tegas Gabriel dalam pernyataannya.
Mendesak Kapolri dan Polda Papua Tengah Bertindak
Sebagai langkah konkret, Gabriel menyampaikan tiga desakan penting.
Pertama, ia meminta Kapolri selaku Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat nasional segera memerintahkan Kapolda Papua Tengah untuk mengambil langkah nyata.
Kapolda Papua Tengah, yang juga memimpin Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat provinsi, didesak segera mengidentifikasi dan menyelamatkan para korban. Selain itu, aparat diminta mengusut tuntas dugaan jaringan perdagangan orang, memproses para pelaku, serta menindak pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung atau beking kejahatan tersebut.
Menurut Gabriel, penanganan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Aparat penegak hukum perlu mengungkap kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dan pihak lain yang diduga berada di balik jaringan perdagangan orang.
Korban Harus Mendapat Perlindungan dan Pemulihan
Kedua, Gabriel mendesak Bupati Nabire bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Nabire memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh korban TPPO.
Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui penyediaan rumah aman agar korban memperoleh tempat tinggal yang layak dan terlindungi dari ancaman maupun intimidasi.
Selain itu, para korban perlu mendapatkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check-up, termasuk pemeriksaan terkait infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan korban sekaligus memberikan penanganan medis sesuai kebutuhan.
Gabriel juga menekankan pentingnya pemenuhan hak korban atas restitusi, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi. Dengan demikian, pemulihan korban tidak hanya berorientasi pada keselamatan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis, sosial, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara bermartabat.
Penanganan korban, menurutnya, harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan tidak menempatkan korban sebagai pihak yang disalahkan atas kejahatan yang menimpa mereka.
Ajak Tokoh Agama, Adat, dan Pers Bergerak Bersama
Ketiga, Gabriel mengajak para tokoh agama, tokoh adat, penggiat HAM, dan insan pers membangun solidaritas melalui kolaborasi hexahelix untuk menyelamatkan korban sekaligus mendorong pemberantasan perdagangan orang.
Keterlibatan lembaga agama dan tokoh adat dinilai penting karena persoalan perdagangan orang bukan semata-mata masalah hukum, melainkan juga persoalan kemanusiaan yang menyentuh martabat manusia.
Sementara itu, pers memiliki peran strategis dalam menyuarakan nasib korban, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengawal proses penanganan kasus agar berjalan transparan dan akuntabel.
Gabriel juga mendesak Kapolda, Pangdam, Gubernur, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah untuk bergerak cepat dan serius dalam memberantas jaringan perdagangan orang.
Ia meminta agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku langsung, tetapi juga mengungkap aktor intelektual dan pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan tersebut.
Melindungi Martabat dan Masa Depan Korban
Gabriel menegaskan, upaya pemberantasan perdagangan orang merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap warga negara.
Ia mengaitkan seruan tersebut dengan komitmen Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya penguatan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Baginya, tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik yang merendahkan martabat manusia, terlebih ketika anak-anak perempuan menjadi korban eksploitasi seksual.
Penyelamatan korban harus menjadi prioritas, sementara jaringan yang terlibat perlu diusut melalui proses hukum yang tegas dan berkeadilan.
Persoalan ini sekaligus menjadi panggilan kemanusiaan bagi semua pihak untuk memastikan Papua menjadi ruang yang aman bagi setiap orang, terutama perempuan dan anak-anak.
Melindungi korban perdagangan orang bukan sekadar menjalankan kewajiban hukum, melainkan juga menjaga martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan.
Eugenia Farida Denura





