HIDUPKATOLIK.COM – Peran pemuka agama di tengah masyarakat tidak boleh berhenti pada khotbah dan ajaran moral dari atas mimbar. Mereka juga perlu hadir secara nyata, terlibat dalam kehidupan masyarakat, serta mengambil bagian dalam upaya membangun bangsa.
Pesan tersebut disampaikan Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, dalam acara bincang santai bersama para rohaniwan dan rohaniwati Indonesia di Roma, Italia, Sabtu (14/11/2026) malam.
Menurut Alissa, Indonesia sedang menghadapi beragam tantangan yang membutuhkan keterlibatan semua elemen bangsa, termasuk para pemuka agama. Karena itu, mereka diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membangun kerja sama lintas agama dan bersinergi dengan berbagai pihak.
“Bangsa kita saat ini tantangannya sangat banyak dan butuh para pemuka agama untuk hadir secara nyata,” ujarnya di hadapan para imam, suster, anggota Dharma Wanita, serta staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Takhta Suci.
Acara tersebut dibuka oleh Duta Besar RI untuk Takhta Suci, Michael Trias Kuncahyono. Hadir pula Superior General MSF, Romo Agustinus Purnomo Sastrawijaya, MSF, Ketua Ikatan Rohaniwan dan Rohaniwati Indonesia di Kota Abadi, Romo Damianus M. Gare Gili, OSM, serta sejumlah imam dan suster Indonesia yang sedang belajar maupun berkarya di Roma.
Indonesia, Contoh Kemitraan Agama dan Negara
Alissa menilai Indonesia memiliki pengalaman penting dalam membangun hubungan antara pemuka agama, organisasi keagamaan, dan pemerintah. Bahkan, model relasi tersebut menjadi salah satu kekuatan Indonesia yang dapat dibagikan kepada dunia.
Sejak lama, pemerintah telah menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi keagamaan untuk menjawab persoalan masyarakat. Kerja sama itu mencakup bidang pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kependudukan, hingga pemberdayaan perempuan.
Menurut Alissa, keterlibatan organisasi keagamaan dalam pembangunan merupakan kekuatan yang tidak selalu ditemukan di negara lain.
Putri sulung Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Sinta Nuriyah ini menilai para pemuka agama memiliki posisi strategis. Mereka bukan hanya menyampaikan nilai-nilai moral, tetapi juga dapat mendampingi masyarakat agar mampu menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari.
Karena itu, ajaran agama perlu diwujudkan dalam tindakan konkret. Kehadiran pemuka agama seharusnya dapat dirasakan masyarakat melalui berbagai pelayanan dan gerakan sosial, bukan hanya dalam kegiatan peribadatan.
Tantangan Kerja Sama di Lapangan
Meski memiliki potensi besar, membangun kemitraan antara pemerintah dan organisasi keagamaan bukan perkara mudah. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi kelompok agama di sejumlah wilayah.
Salah satu peserta pertemuan, Romo Y. Aristanto H.S., MSF, membagikan pengalamannya ketika bertugas di Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Gereja adalah belum meratanya pemahaman pemerintah mengenai karakter dan cara kerja lembaga Gereja.
“Tantangan terbesar bagi Gereja saat ini adalah kadang pemerintah kurang memahami cara kerja Gereja yang berbeda dengan organisasi masyarakat, sehingga perlakuan oleh pihak pemerintah terhadap Gereja pun berbeda-beda di setiap wilayah. Meskipun, misalnya permintaan Gereja itu lewat KWI,” ungkapnya.
Alissa mengakui bahwa persoalan serupa juga dialami organisasi keagamaan lain, termasuk Nahdlatul Ulama (NU).
Menurut dia, kerja sama dengan pemerintah tidak selalu memperoleh penerimaan yang sama di setiap tingkatan organisasi. Situasi tersebut bahkan bisa semakin kompleks ketika program atau kebijakan diteruskan hingga ke daerah.
Karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih terbuka dan dialog yang berkelanjutan. Pemuka agama dan pemerintah perlu saling memahami agar kemitraan yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Romo Agustinus Purnomo Sastrawijaya, MSF, sependapat dengan pandangan tersebut. Ia menilai dialog antaragama menjadi salah satu ruang penting untuk membicarakan sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan bersama.
“Dialog antaragama menjadi sangat relevan sebagai forum untuk menjawab tantangan-tantangan ini,” tegasnya.
Agama Perlu Dilibatkan dalam Perencanaan Pembangunan
Dalam kesempatan itu, Alissa juga membagikan pengalamannya menghadiri konferensi internasional bertajuk Bridging Worlds: Religion, Development, and the Future of Global Partnership.
Konferensi yang berlangsung pada 10–11 November 2026 di Castel Gandolfo, Roma, Italia, tersebut membahas hubungan antara agama dan pembangunan global. Salah satu perhatian utamanya adalah bagaimana organisasi keagamaan dapat mengambil bagian dalam penyusunan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) setelah 2030.
Alissa menyoroti kenyataan bahwa selama ini organisasi keagamaan kerap dilibatkan dalam pelaksanaan program pembangunan, tetapi belum selalu mendapatkan ruang yang memadai dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Padahal, organisasi keagamaan memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami kebutuhan umat hingga ke tingkat akar rumput.
“Di dunia, selama ini, organisasi-organisasi agama sering diminta menjalankan program-program pemerintah seperti pendidikan bagi siswa-siswi di pelosok daerah, namun belum pernah dilibatkan untuk berbicara bahwa pembangunan ideal harus seperti apa,” jelasnya.
Menurut Alissa, keterlibatan organisasi keagamaan seharusnya tidak berhenti sebagai pelaksana program. Mereka juga perlu menjadi bagian dari proses merumuskan arah pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Inilah salah satu alasan mengapa kelompok agama mulai mengambil bagian dalam pembahasan agenda pembangunan dunia setelah 2030.
Pengalaman Indonesia yang Bisa Dibagikan kepada Dunia
Alissa juga menegaskan bahwa hubungan antara organisasi keagamaan dan pemerintah di Indonesia memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat.
Ia mencontohkan kerja sama antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan para kiai NU dalam menyukseskan program vaksinasi selama pandemi Covid-19.
Kolaborasi tersebut memperlihatkan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama dapat membantu pemerintah menjalankan program kesehatan publik.
Pengalaman seperti ini, menurut Alissa, menjadi salah satu kekuatan Indonesia yang patut diperkenalkan dalam forum internasional.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia kerap mendapat perhatian positif ketika berbicara tentang persaudaraan lintas iman dalam berbagai seminar internasional, termasuk forum yang membahas Islam dan kehidupan beragama.
Bagi Alissa, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar konsep kebangsaan yang tertulis dalam dokumen negara. Keduanya merupakan nilai yang perlu terus dihidupi dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Indonesia dapat membagikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada dunia, bukan sebagai konsep namun dalam bentuk nilai-nilai hidup yang dipraktikkan,” ungkapnya dikutip dari rilis KBRI Takhta Suci.
Pengalaman tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa agama memiliki ruang penting dalam membangun kehidupan bersama. Ketika para pemuka agama bersedia melampaui sekat-sekat kelompok dan hadir menjawab kebutuhan masyarakat, nilai-nilai keagamaan dapat menjadi kekuatan nyata bagi persatuan dan pembangunan bangsa.
Pada akhirnya, pesan Alissa sederhana tetapi mendasar: pemuka agama tidak cukup hanya mengajarkan kebaikan dari mimbar. Mereka juga perlu menghadirkan kebaikan itu melalui tindakan, kerja sama, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Eugenia Farida Denura
