HIDUPKATOLIK.COM – Kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk menempati posisi strategis di berbagai sektor kini semakin terbuka. Banyak perempuan telah membuktikan diri mampu memimpin di lembaga pemerintahan, sektor swasta, maupun sebagai pejabat publik. Akses terhadap pendidikan yang lebih luas juga membuka jalan bagi perempuan untuk meraih cita-cita setinggi mungkin. Namun, kenyataan tersebut belum dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa daerah, terutama di kawasan Indonesia Timur, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan untuk memperoleh pendidikan tinggi, berpartisipasi dalam kepemimpinan, dan hidup bebas dari kekerasan.
Kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, budaya patriarki, hingga kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan nyata. Dalam banyak kasus, perempuan juga mengalami keterpinggiran dalam pengambilan keputusan, termasuk terkait hak atas tanah dan sumber daya alam. Situasi ini menuntut upaya bersama yang strategis, implementatif, dan kolaboratif agar perempuan dapat memperoleh ruang yang adil untuk berkembang.
Isu-isu tersebut menjadi fokus utama dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan Yayasan Sinergi Perempuan Indonesia (SPI) pada 28 Februari 2026. Webinar bertema “Perempuan Pemimpin, Cahaya Bagi Indonesia Timur” ini menghadirkan empat narasumber perempuan pemimpin yang berasal dan berkarya di kawasan Indonesia Timur, yaitu Prof. Francisia Sika Ery Seda, Yosepha Sri Suari, Rahayu Ningsih Hoed, dan Ariella Hana Sinjaya. Diskusi daring yang dipandu oleh Audra Jovani ini diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah Indonesia serta diaspora Indonesia di luar negeri.
Sebagai pemantik diskusi, Ketua Yayasan Sinergi Perempuan Indonesia, Mathilda A.M.W Birowo menegaskan bahwa berbagai kajian menunjukkan masih kuatnya ketidakadilan gender di wilayah Indonesia Timur. Kekerasan seksual, keterbatasan hak hidup masyarakat adat, serta marginalisasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih menjadi persoalan serius.
Ia mencontohkan situasi di Papua, di mana tanah dan kekayaan sumber daya alam seringkali hanya dilihat dari nilai ekonomi semata, sementara nilai sosial dan budaya yang melekat di dalamnya diabaikan. Dalam konteks tersebut, perempuan seringkali tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan hak mereka terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah.
Mathilda juga mengutip pandangan Nurlaela Syarif, seorang politisi dan akademisi dari Ternate, yang menyatakan bahwa di beberapa wilayah seperti Maluku Utara masih terdapat pandangan bahwa perempuan tidak pantas memimpin karena wilayah tersebut merupakan wilayah kesultanan. Oleh karena itu, pembangunan perempuan di daerah tersebut memerlukan kolaborasi lintas sektor serta pola pikir yang terbuka terhadap peran kepemimpinan perempuan.
Selain itu, persoalan pernikahan dini juga masih menjadi tantangan besar bagi kemajuan perempuan di kawasan timur Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata angka pernikahan dini di Indonesia pada 2024 berada pada angka 5,90 persen, yang merupakan angka terendah sepanjang sejarah. Namun, capaian ini belum merata.
Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebagai provinsi dengan angka pernikahan dini tertinggi yaitu 14,96 persen, diikuti Papua Selatan sebesar 14,40 persen, serta Sulawesi Barat sebesar 10,71 persen.
Dalam sesi diskusi, Prof. Ery Seda membahas konsep Bonum Commune atau kesejahteraan bersama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan universal yang dapat ditemukan di berbagai negara. Namun, kemiskinan tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi semata, melainkan juga sebagai bentuk eksklusi sosial yang menyingkirkan kelompok rentan dari akses terhadap sumber daya dan kesempatan.
Ia mengingat pesan ayahnya, Frans Seda, mantan menteri di berbagai bidang pemerintahan, yang selalu menekankan pentingnya keberpihakan pada mereka yang mengalami ketidakadilan sosial. Bagi Ery Seda, seorang akademisi tidak hanya mempelajari masyarakat, tetapi juga perlu memiliki keberpihakan terhadap kelompok marginal melalui kebijakan sosial yang inklusif.
Sementara itu, Yosepha Sri Suari menyoroti persoalan perdagangan orang (human trafficking) yang masih banyak menjerat perempuan dan anak-anak. Dengan pengalaman panjang di bidang reserse dan advokasi perempuan, ia menegaskan bahwa perdagangan orang seringkali dipicu oleh faktor ekonomi, kurangnya perlindungan hukum, serta lemahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai moral dan agama.
Banyak korban tergiur dengan tawaran pekerjaan berpenghasilan tinggi di luar negeri tanpa memerlukan keahlian khusus. Namun, pada akhirnya mereka justru menjadi korban eksploitasi. Sri Suari menekankan pentingnya keberanian korban untuk berbicara dan melapor. Menurutnya, tanpa keberanian untuk bersuara, kasus-kasus tersebut akan terus berulang dan semakin banyak korban berjatuhan.
Pandangan lain disampaikan oleh Rahayu Ningsih Hoed yang menekankan pentingnya menghidupkan gerakan perempuan di tingkat lokal. Ia menilai organisasi kemasyarakatan perempuan memiliki peran strategis karena mereka bekerja langsung di akar rumput dan memahami persoalan nyata yang dihadapi perempuan. Oleh karena itu, kolaborasi antar organisasi menjadi kunci agar gerakan perempuan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas. Yayuk—sapaan akrabnya—juga berbagi pengalaman pribadi ketika pernah bekerja sebagai tenaga kerja migran di luar negeri sebelum akhirnya berkarier di bidang hukum internasional. Pengalaman tersebut membentuk kepeduliannya terhadap martabat perempuan, khususnya para pekerja migran.
Sementara itu, Ariella Hana Sinjaya menyoroti pentingnya sinergi lintas organisasi serta strategi dalam memanfaatkan potensi donor. Menurutnya, dukungan bagi kegiatan sosial tidak selalu harus berupa dana. Donasi dapat berbentuk dukungan tenaga, jaringan, maupun akses kepada lembaga pemerintah dan lembaga internasional. Ia menegaskan bahwa organisasi yang konsisten menjalankan program secara transparan dan berdampak nyata biasanya akan lebih mudah memperoleh kepercayaan para donor.
Sebagai tindak lanjut dari webinar ini, Yayasan Sinergi Perempuan Indonesia berkomitmen untuk menyiapkan program regenerasi aktivis perempuan. Program tersebut bertujuan melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan yang mampu menginspirasi generasi muda untuk berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat.
Selain itu, SPI juga berencana menguatkan gerakan perempuan di tingkat lokal melalui berbagai program pemberdayaan yang terintegrasi, termasuk dalam upaya meretas kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan.
Melalui kolaborasi yang kuat antara organisasi masyarakat, pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal, perempuan di Indonesia Timur diharapkan dapat semakin berdaya dan memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang. Perempuan pemimpin tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga menjadi cahaya yang menerangi jalan perubahan bagi masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.
