HIDUPKATOLIK.COM – “Apakah kita benar-benar membutuhkan kehadiran militer dalam skala sebesar itu? Saya yakin tidak.”
Pernyataan Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD, bukan sekadar sebuah komentar terhadap pembangunan fasilitas militer di Flores. Pernyataan tersebut merupakan sebuah refleksi moral yang lahir dari keprihatinan seorang gembala Gereja yang hidup bersama umatnya, mendengar keluhan masyarakat, dan menyaksikan secara langsung perubahan sosial yang sedang berlangsung. Dalam pandangannya, pembangunan tidak dapat diukur semata-mata dari banyaknya infrastruktur atau fasilitas negara yang dibangun, tetapi terutama dari sejauh mana pembangunan itu melindungi martabat manusia dan menjamin ruang hidup masyarakat.
Pertanyaan yang beliau ajukan sesungguhnya merupakan pertanyaan yang lebih luas daripada sekadar persoalan Flores. Pertanyaan itu menyentuh hakikat pembangunan Indonesia: apakah pembangunan benar-benar bertujuan melayani manusia, ataukah manusia justru dipaksa menyesuaikan diri dengan pembangunan yang dirancang tanpa melibatkan mereka?
Ruang Hidup sebagai Hak Dasar
Dalam banyak komunitas di Indonesia, terutama di wilayah adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah identitas, sejarah, warisan leluhur, ruang budaya, sumber penghidupan, dan tempat berlangsungnya kehidupan sosial maupun spiritual.
Ketika Mgr. Paulus Budi Kleden mengatakan bahwa masyarakat Flores membutuhkan ruang hidup, beliau mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh menghilangkan fondasi kehidupan masyarakat. Negara memiliki kewajiban melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas tempat tinggal, penghidupan, lingkungan yang baik, dan partisipasi dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Karena itu, setiap rencana pembangunan yang berdampak terhadap masyarakat semestinya dilakukan secara terbuka, melalui konsultasi yang bermakna, menghormati hukum yang berlaku, dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat terdampak.
Perspektif Ajaran Sosial Gereja
Dalam tradisi Gereja Katolik, pembangunan selalu dipandang harus berpusat pada manusia (human-centered development). Ajaran sosial Gereja menegaskan bahwa martabat manusia merupakan dasar dari seluruh kehidupan sosial dan politik.
Prinsip-prinsip seperti kesejahteraan bersama (bonum commune), solidaritas, subsidiaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia mengajarkan bahwa negara tidak hanya mengejar keamanan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan memperhatikan mereka yang paling terdampak.
Gereja tidak mengambil alih tugas negara dalam bidang politik atau pertahanan. Namun, Gereja mempunyai tanggung jawab moral untuk mengingatkan ketika terdapat persoalan yang menyangkut kehidupan manusia, keadilan sosial, atau perlindungan terhadap kelompok yang rentan.
Keamanan dan Hak Masyarakat
Setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kedaulatan serta keamanan nasional. Namun, keamanan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua tujuan yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat dan perlu dijalankan secara seimbang.
Karena itu, setiap kebijakan terkait pembangunan fasilitas pertahanan idealnya disertai dengan dialog yang terbuka, penjelasan kepada masyarakat, penghormatan terhadap hak atas tanah sesuai ketentuan hukum, serta mekanisme penyelesaian apabila muncul keberatan dari warga.
Pentingnya Dialog
Salah satu pesan penting dari wawancara tersebut adalah pentingnya mendengarkan suara masyarakat. Dialog bukanlah tanda kelemahan negara, melainkan ciri pemerintahan yang demokratis. Ketika masyarakat merasa didengar, kepercayaan publik akan tumbuh. Sebaliknya, apabila aspirasi masyarakat diabaikan, berbagai persoalan dapat menjadi semakin rumit.
Dialog memungkinkan pemerintah, aparat, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat menemukan jalan keluar yang memperhatikan kepentingan bersama tanpa mengabaikan hak-hak warga.
Relevansi bagi Wilayah Lain
Refleksi yang disampaikan Mgr. Paulus Budi Kleden tidak hanya relevan bagi Flores. Banyak daerah di Indonesia, termasuk wilayah-wilayah yang memiliki masyarakat adat, menghadapi pertanyaan yang serupa: bagaimana memastikan bahwa pembangunan berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat, lingkungan hidup, dan martabat manusia.
Prinsip-prinsip seperti partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hukum, perlindungan lingkungan, dan dialog yang terbuka merupakan nilai universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembangunan.
Kepemimpinan yang Berani Bersuara
Sejarah menunjukkan bahwa para pemimpin agama sering kali menjadi suara moral ketika masyarakat menghadapi persoalan yang menyangkut keadilan, kemanusiaan, dan martabat manusia. Mereka tidak berbicara untuk memperoleh kekuasaan politik, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap kebijakan negara hendaknya berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan.
Pernyataan Mgr. Paulus Budi Kleden dapat dipahami sebagai undangan untuk terus membangun komunikasi yang baik antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, sehingga pembangunan benar-benar menghadirkan rasa aman sekaligus menjaga ruang hidup masyarakat.
Simpul Sari
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya banyaknya bangunan yang berdiri atau fasilitas yang dibangun. Keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat merasa aman, hak-haknya dihormati, dapat hidup dengan bermartabat, serta memiliki kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya.
Pesan Mgr. Paulus Budi Kleden mengingatkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara kepentingan negara, perlindungan hak masyarakat, penghormatan terhadap lingkungan, dan dialog yang jujur. Ketika ruang hidup manusia dijaga dan martabat setiap orang dihormati, pembangunan akan menjadi sarana menghadirkan kesejahteraan bersama, bukan sumber perpecahan.
Refleksi ini menjadi ajakan bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk terus membangun masa depan yang berakar pada keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan semangat gotong royong demi kesejahteraan seluruh rakyat.
Adii Tiborius
Penulis adalah pemerhati pembangunan sosial dan lingkungan hidup tinggal di Papua Tengah
