HIDUPKATOLIK.COM – Hari pertama Konferensi KOSDIK II menghasilkan sejumlah penegasan strategis mengenai arah pembaruan pendidikan Katolik di Indonesia. Dalam sesi Paparan Tim Task Force Bidang Tata Kelola, para narasumber dan peserta menegaskan bahwa pembaruan pendidikan Katolik tidak dapat dimulai hanya dari perubahan sistem manajemen atau administrasi, tetapi harus berakar pada spiritualitas, identitas, dan misi Gereja yang menjadi dasar seluruh penyelenggaraan pendidikan Katolik.
Salah satu pokok penting yang mengemuka dalam konferensi adalah penegasan kembali peran Uskup Diosesan sebagai penanggung jawab utama pendidikan Katolik di wilayah keuskupannya. Pendidikan Katolik dipahami sebagai bagian integral dari karya evangelisasi Gereja. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan bukan semata-mata menjadi urusan yayasan, sekolah, atau badan penyelenggara, melainkan merupakan tanggung jawab pastoral Gereja yang dijalankan di bawah kepemimpinan Uskup. Yayasan, MPK, MPPK, kongregasi religius, maupun berbagai badan penyelenggara hadir sebagai perpanjangan tangan Gereja dalam melaksanakan misi tersebut.
Penegasan ini sekaligus menggarisbawahi bahwa relasi antara lembaga pendidikan Katolik dengan Gereja tidak dapat dipahami sekadar sebagai hubungan administratif. Sekolah dan perguruan tinggi Katolik dipanggil untuk tetap setia pada karisma dan spiritualitas pendiri (mind and design of the founder), sekaligus berjalan dalam kesatuan arah pastoral bersama Gereja lokal. Kesetiaan pada karisma pendiri dan kesatuan dengan Uskup bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua dimensi yang saling melengkapi dalam menghadirkan identitas pendidikan Katolik yang utuh.
Dalam konteks tersebut, para narasumber menekankan bahwa tata kelola yang baik selalu dimulai dari fondasi spiritualitas yang kokoh. Visi, misi, dan nilai-nilai dasar lembaga harus menjadi identitas bersama yang sungguh dihidupi oleh seluruh warga sekolah maupun perguruan tinggi. DNA lembaga tidak cukup hanya tertulis dalam dokumen, tetapi harus menjadi budaya organisasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Profesionalisme, efisiensi, akuntabilitas, dan keberhasilan tata kelola hanya akan bertahan apabila dibangun di atas fondasi spiritualitas yang kuat.
Forum juga menegaskan bahwa transformasi tata kelola memerlukan penataan administrasi dan legalitas yang baik, penguatan sistem digital, asesmen kelembagaan, audit internal maupun eksternal, penggunaan indikator kinerja yang jelas, serta penjaminan mutu berbasis data dan evaluasi berkelanjutan. Dana pendidikan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui pelayanan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik dan orang tua. Otonomi lembaga harus dijalankan dengan keberanian mengambil keputusan yang terukur, sementara kolaborasi dengan pemerintah serta pemanfaatan sumber daya lokal dipandang sebagai strategi penting dalam menjaga keberlanjutan lembaga pendidikan Katolik.
Paparan mengenai kepemimpinan lembaga pendidikan turut memberikan perspektif bahwa seorang pemimpin pendidikan Katolik hendaknya mengarahkan sebagian besar energi kepemimpinannya untuk menghidupkan spiritualitas, visi, misi, dan nilai-nilai lembaga. Kepemimpinan diwujudkan melalui kehadiran yang nyata di tengah komunitas, perhatian personal kepada peserta didik dan seluruh warga sekolah (cura personalis), pembiasaan doa bersama, penghayatan simbol dan tradisi lembaga, serta pengulangan terus-menerus nilai-nilai inti agar menjadi budaya yang hidup, bukan sekadar slogan institusi. Sementara urusan teknis operasional hendaknya didelegasikan sesuai prinsip subsidiaritas sehingga pimpinan dapat berfokus pada pembentukan identitas lembaga.
Diskusi yang berkembang dalam forum memperlihatkan besarnya perhatian peserta terhadap penguatan tata kelola pendidikan Katolik. Salah satu masukan yang muncul adalah usulan agar istilah tata pamong dipertimbangkan untuk diganti menjadi tata kelola agar lebih mudah dipahami secara nasional. Para narasumber menilai bahwa istilah tersebut masih terbuka untuk dikaji, namun menegaskan bahwa yang jauh lebih penting daripada istilah adalah adanya pihak yang bertanggung jawab memastikan seluruh proses pendidikan tetap berjalan sesuai misi Gereja.
Persoalan sinodalitas juga menjadi perhatian utama peserta. Para narasumber mengakui bahwa dalam praktik masih terdapat hubungan yang kurang erat antara sekolah Katolik, paroki, dan struktur Gereja. Oleh sebab itu diperlukan mekanisme yang semakin memperkuat keterhubungan antara lembaga pendidikan dengan otoritas Gereja sehingga seluruh karya pendidikan sungguh bergerak dalam satu visi dan satu misi. Pendidikan Katolik ditegaskan sebagai tanggung jawab seluruh umat Allah, sehingga kerja sama antara Uskup, keuskupan, yayasan, MPK, sekolah, paroki, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus dibangun dalam semangat sinodalitas, dengan mengutamakan kepentingan misi Gereja di atas kepentingan institusi masing-masing.
Konferensi juga memberikan perhatian besar terhadap keberlanjutan sekolah-sekolah Katolik, khususnya yang melayani masyarakat kecil. Para narasumber menegaskan bahwa keberpihakan kepada kaum miskin harus tetap menjadi ciri khas pendidikan Katolik. Namun keberpihakan tersebut harus didukung oleh tata kelola yang sehat dan keberlanjutan finansial agar pelayanan dapat terus berlangsung secara bermutu. Solidaritas antarlembaga melalui subsidi silang, pengembangan beasiswa, kerja sama dengan dunia usaha dan para donatur, dukungan pemerintah, serta keterlibatan aktif paroki dan umat dipandang sebagai langkah konkret untuk menjaga akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.
Hari pertama KOSDIK II pada akhirnya memperlihatkan adanya kesepahaman bahwa masa depan pendidikan Katolik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman, tetapi terutama oleh kesetiaannya pada identitas sebagai karya Gereja. Tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis mutu harus selalu berakar pada spiritualitas, identitas Katolik, dan misi evangelisasi. Dalam kerangka itulah, kepemimpinan pastoral Uskup, sinergi seluruh pemangku kepentingan, penguatan budaya lembaga, serta keberpihakan kepada mereka yang miskin dan membutuhkan menjadi pilar-pilar utama pembaruan pendidikan Katolik di Indonesia.
KOSDIK II hari ini akan melanjutkan pembahasan pada bidang-bidang strategis lainnya sebagai bagian dari upaya bersama merumuskan arah pengembangan pendidikan Katolik yang semakin setia pada ajaran Gereja, unggul dalam tata kelola, dan relevan menjawab tantangan zaman.
