HIDUPKATOLIK.COM – Pemimpin memiliki peranan penting dalam sebuah komunitas, termasuk bagi sebuah negara. Pemimpin menjadi role model lebih-lebih bagi kaum muda, sekaligus menjadi tokoh insipiratif dalam persatuan dan kesatuan. Pemimpin bahkan dapat menjadi perekat di antara badan-badan sosial atau komunitas yang berbeda. Kualitas pemimpin menentukan idealitas demikian. Ketika harapan dan aura ideal itu nihil, atau hilang dari diri sang pemimpin, maka di situ terjadi krisis legitimasi. Dan resikonya cukup besar baik bagi kualitas hidup sosial, eksistensi dan keberlangsungan komunitas, maupun masa depan generasi muda bangsa.
Dalam dua dekade terakhir, ada dua pemikir yang sudah mewanti-wanti bahaya dari krisis kepemimpinan itu, yakni Jurgen Habermas dan Richard Sennett yang hidup dalam dua zaman yang berbeda. Tidak seperti Karl Marx, yang menempatkan akar krisis ada dalam sistem kapitalisme, yang mengalienasi para pekerja, Jurgen Habermas dalam Legitimation Crisis (1975) meletakkan akar dari krisis pada kesalahan kebijakan negara, yang pengaruhnya sangat besar tidak hanya pada kondisi perekonomian, tetapi juga pada ranah budaya.
Menurut Habermas, pada gilirannya krisis ini akan mengancam integrasi sosial, merusak berbagai sumber yang dibutuhkan negara demi berlanjutnya pengelolaan sektor ekonomi yang sedang berjalan. Bahkan menurut Habermasi, krisis itu kemungkinan besar akan mengakibatkan hilangnya legitimasi lembaga pemerintahan.
Tindakan komunikasi rasional
Basis pemikiran Habermas adalah teori Talcott Parson. Parson memahami sebuah sistem sosial sebagai seluruh rangkaian interaksi yang meliputi kesalingtergantungan penuh makna antara tindakan-tindakan berbagai unit. Supaya sistem bisa tetap dipertahankan dan direproduksi, maka menurut Parson, ada empat persoalan mendasar yang harus diselesaikan agar sistem berjalan sehat, yakni adaptasi, pencapaian tujuan, interaksi dan pola pemeliharaan. Masing-masing memiliki fungsi yang disebut sebagai imperatif fungsi yang mandiri.
Merujuk Parson, Habermas menekankan pentingnya tindakan rasional dalam komunikasi, karena dampaknya begitu besar bagi masyarakat. Posisi masyarakat dalam tindakan komunikasi rasional adalah subjek yang bebas dan berharga. Dalam penghayatan kehidupannya ada ruang bagi keyakinan, tujuan, norma dan nilai.
Pengakuan keyakinan mengisyaratkan pengakuan terhadap keadaan objektif di mana tindakan terjadi, adanya tempat bagi tujuan mengerucutkan hasil tertentu yang ingin diperoleh agen, dan norma menyediakan batasan khusus yang membatgasi pilihan agen terhadap sarana, sementara nilai memberikan pola normatif umum yang dkireproduksi agen melalui tindakannya yang tercermin apakah dalam pilihan akan tujuan maupun kekuatan norma. Intinya, setiap pribadi dalam tindakan komunikasi rasional itu adalah agen yang bebas, bukan objek yang mati tanpa suara dan tanpa peran. Penjaga semua ini ada di tangan pemimpin.
Artinya, pemimpin memiliki fungsi imperatif untuk mempertahankan integrasi nilai yang melandasinya karena sistem nilai itu membuat sebuah sistem bisa dipahami dalam pengertian yang lebih luas. Satu hal yang disoroti Habermas adalah kualitas komunikasi. Bagi Habermas, komunikasi memiliki arti yang sangat penting dalam memberi bobot bagi kehidupan bersama. Mengingat peran ruang publik itu, Habermas menekankan pentingnya pemimpin memperhatikan hal-hal yang mendukung esensi komunikasi rasional itu. Dalam hal ini dua hal yang ditekankan oleh Habermas, yakni cara berkomunikasi dan esensi dari komunikasi dalam arti diksi-diksi atau pilihan kata dan isinya di ruang publik.
Bagi Habermas tindakan komunikasi rasional merupakan hal yang penting, karena menjadi media penyampaian esensi kebijakan pemimpin kepada rakyat, dan tempat perwujudan harapan rakyat dari pemimpinnya. Mengingat peran dialogal itu Habermas menuntut perlunya seorang pemimpin mengindahkan nilai dan norma dalam komunikasi di ruang publik. Dalam komunikasi pemimpin harusnya menunjukkan sikap kehati-hatian melalui pilihan sikap elegan terhadap bahasa tubuh yang diperlihatkan dan pilihan diksi yang diucapkan di ruang publik.
Habermas mengamini bahwa untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pemimpin dan masyarakat, tindakan komunikasi rasional yang mengindahkan norma-norma dan nilai-nilai kepantasan itu sangat penting. Dan subjek yang pertama memperlihatkan itu adalah pemimpin. Ketika pemimpin abai terhadap semua ini, maka wibawa pemimpin runtuh dan buahnya adalah krisis legitimasi. Pemimpin telah mengubah integrasi menjadi disintegrasi, harapan menjadi keputusasaan, penghargaan menjadi olok-olok, penghormatan menjadi penghinaan. Buah negatifnya adalah hidup bersama kehilangan makna, identitas kolektif bangkit dan merajalela, tradisi tatakrama dan norma terputus, kecurigaan meningkat, muncul anomi dan demotiviasi partisipasi dalam membangun, bahkan apatis serta tindakan irasional tumbuh. Di sana pula hidup apa yang dikatakan oleh Karl Marx, yakni keterasingan diri dan keterasingan sosial, serta patologi sosial. Muara semua ini adalah krisis legitimasi.
Kejatuhan
Richard Sennet adalah tokoh kedua yang mencoba mengulas akar krisis dalam kepemimpinan. Dalam bukunya The Fall of Public Man (2017), Sennet menunjukkan fakta-fakta historis tentang sebab-sebab jatuhnya public figure dunia dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi bagi public figure maupun bagi masyarakat yang mengidolakannya. Bagi Senneth, salah satu sebab orang hebat, termasuk pemimpin jatuh, agak miri dengan apa yang dikatakan oleh Habermas, yakni gaya hidup yang salah pilih dan kualitas pribadi yang rendah, yang membuahkan krisis kepercayaan publik. Artinya, krisis kepercayaan bersumber dari kualitas buruk kepribadian sang tokoh publik itu.
Kepribadian yang sakit menurut Richard Senneth terejawantah pada beberapa hal berikut. Pertama, bahasa tubuh yang ditunjukkan dalam ruang publik. Bagi Senneth ruang publik adalah tempat yang sangat strategis bagi seorang public figure untuk menunjukkan diri sebagai pribadi yang sehat lewat gesture tubuhnya. Bahasa tubuh mencerminkan kualitas pribadi seseorang. Dan bahasa tubuh itu seyogianya beradaptasi dengan peran dan kedudukan seseorang di ruang publik. Bahasa tubuh seorang pemimpin berbeda dengan bahasa tubuh seorang anak-anak ketika tampil di ruang publik.
Menurut Senneth, ketika seorang pemimpin menunjukkan gerak mimik kekanak-kanakan saat di forum formal di mimbar, , misalnya menjulurkan lidah, gerakan tangan yang kemayu, bahkan kekanak-kanakan, di situ orang tersebut memperlihatkan dirinya sebagai orang yang kurang sehat. Jika dia seorang pemimpin dan melakukan hal itu, maka ia merendahkan wibawanya. Bagi masyarakat gaya kepemimpinan demikian tidak pantas dan memalukan, serta merendahkan martabat kepemimpinan bangsa sekaligus.
Kedua, bahasa, tepatnya diksi atau pilihan kata di ruang publik. Senneth mengatakan bahwa ucapan seseorang menunjukkan kualitasnya. Ini sejalan dengan ungkapan Martin Heidegger, Language is the house of human beings. Lebih-lebih hal ini perlu mendapat perhatian pada pemimpin, ketika tampil berpidato di ruang publik. Mengapa? Sekali lagi bagi Senneth ruang publik adalah tempat menunjukkan kualitas pribadi seseorang, termasuk sang pemimpin. Diksi-diksi nyinyir sang pemimpin dengan pilihan kata yang kurang memberi semangat adalah tanda bahwa pemimpin sesungguhnya telah kehilangan marwah kepemimpinannya. Ia kehilangan makna di depan rakyat. Sebaliknya, ia menjadi bahan olok-olokan.
Ketiga, menempatkan uang dan prestise di atas segala-galanya. Tokoh publik yang bersandar pada dua hal di atas dilihat Senneth sebagai akar sikap sombong dan tamak para manusia publik, yang imbasnya adalah merendahkan orang lain dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu. Justru ini tidak disadari oleh tokoh publik sebagai akar penghancur status sosial mereka.
Metanoia momunikasi
Apa yang ditulis oleh Jurgen Habermas dan Richard Senneth, nampaknya menjadi realitas yang sedang dihadapi oleh bangsa ini belakangan ini. Konkretnya, dewasa ini kepemimpinan nasional mengalami krisis kepercayaan. Komunikasi dengan rakyat amburadul, prosedural kebijakan pemerintah berlangsung tanpa arah yang jelas, sistem kekeluargaan semakin marak dalam urusan kepentingan publik, dan kebijakan dibuat tanpa pikir matang, serta pengelolaan kehidupan bersama berdasarkan suka-suka.
Membiarkan kondisi kepemimpinan bangsa yang buruk demikian berlangsung terus membahayakan dan mengancam eksistensi dan masa depan bangsa ini. Untuk mengatasi ini apa yang perlu dilakukan? Menjawab pertanyaan ini diperlukan metanioa dalam kepemimpinan atau pertobatan di kalangan pemimpin, lebih-lebih dalam komunikasi. Wujudnya apa? Penulis setuju dengan apa yang ditulis oleh Jurgen Habermas dalam Bagian IV bukunya yang disebutkan di atas, dengan modifikasi kontekstual situasi bangsa akhir-akhir ini.
Minimal pertobatan itu terwujud dalam lima hal berikut. Pertama, perlu pengakuan adanya realitas krisis legitimasi. Pengakuan ini menjadi titik berangkat untuk melakukan refleksi yang buahnya adalah perbaikan. Jiwa bebal untuk merasa diri benar adalah penghambat utama untuk ini. Karena itu kebesaran hati pemimpin, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kekeliruan sangat diharapkan. Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang berani mengakui kekeliruan dengan alasan rasional dan faktisitas objektif.
Kedua, menomorsatukan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau kelompok. Nilai ini sesungguhnya sejalan dengan esensi nilai Pancasila, lebih-lebih di sila ketiga dan sila kelima. Keberpihakan kepada kepentingan rakyat yang paling banyak seyogianya menjadi komitmen para abdi negara.
Ketiga, menghidupkan komunikasi yang rasional dan beretika sebagai wujud wibawa kepemimpinan nasional. Dalam hal ini kehati-hatian dalam berkomunikasi sangatlah perlu diperhatikan agar tidak menjadi bahan olok-olokan masyarakat. Bangsa ini adalah bangsa yang berbudaya, Dan itu pertama-tama tercermin dalam diri sang pemimpinnya. Ungkapan Ki Hajar Dewantara tentang “ing ngarso sung tuladha, ing madya bangun karsa, tut wury handayani” seyogianya menjadi filosofi kepemimpinan mendasar dipraktikkan oleh para politisi dan pejabat.
Keempat, evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Mereka yang tidak profesional dalam bidangnya perlu dievaluasi dan tempatkan orang-orang yang mumpuni pada bidangnya. Bangsa ini bukan kekurangan ahli, tetapi kekurangan manusia-manusia yang bermoral dan berhati kerakyatan dan komitmen untuk mengabdi bagi bangsanya. Beranilah memutus rantai kolusi dan politik balas budi, sebab itu bukan pada waktunya lagi. Saatnya berpihak pada kemajuan bangsa ini di atas kepentingan golongan atau kelompok dengan menghidupkan profesionalisme dalam kabinet.
Kelima, mengingat situasi ekonomi bangsa yang sulit dewasa ini, perlu perampingan jabatan-jabatan dalam kabinet. Jumlah anggota kabinet melebih 103, dengan rintian 48 menteri., 5 pejabat setingkat menteri dan 56 wakil menteri yang tersebar di berbagai kementerian, dengan beberapa kementerian memiliki lebih dari satu wakil jelas kurang efektif dan sebuah pemborosan, apalagi hasil kinerjanya kurang dirasakan masyarakat. Pemangkasan ini sekaligus menjadi tanda empati para pemimpin terhadap situasi rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi.
Kasdin Sihotang, Dosen Filsafat Moral di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Sekretaris Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia (HIDESI)
