Seperti dilansir Lifesitenews, Vatikan melaporkan bahwa uskup baru Datong diangkat “dalam kerangka Kesepakatan Sementara antara Takhta Suci dan Republik Rakyat Tiongkok.”
Uskup Datong ditahbiskan di Tiongkok pada 31 Agustus dengan persetujuan Paus Leo XIV di bawah kesepakatan kontroversial antara Vatikan dan Tiongkok.
Paus Leo XIV menunjuk Paolo Liu Honggang sebagai Uskup Datong di Shanxi, Tiongkok, pada tanggal 10 Agustus, “menyusul persetujuan atas pencalonannya dalam kerangka Kesepakatan Sementara antara Takhta Suci dan Republik Rakyat Tiongkok,” demikian dilaporkan Vatican News pada 31/8/2026
Hal ini berarti Honggang diangkat sebagai uskup di dalam Gereja yang dikendalikan negara—yang disebut sebagai gereja “Katolik”—di Tiongkok.
Honggang merupakan uskup ketujuh di Tiongkok yang sejauh ini ditunjuk oleh Leo berdasarkan kesepakatan Tiongkok-Vatikan tersebut.
Kesepakatan Tiongkok-Vatikan yang secara resmi bersifat rahasia dan ditandatangani pada tahun 2018 ini diyakini mengakui Gereja yang disetujui negara di Tiongkok serta mengizinkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk menunjuk uskup. Paus tampaknya masih memegang hak veto, meskipun dalam praktiknya PKT-lah yang memegang kendali. Kesepakatan ini juga diduga memungkinkan pencopotan uskup yang sah untuk digantikan oleh uskup yang disetujui oleh PKT.
Kesepakatan tersebut terakhir kali diperbarui pada tahun 2024 untuk jangka waktu empat tahun.
Sebelum Leo XIV terpilih, yakni pada masa *sede vacante* (kekosongan takhta kepausan) setelah wafatnya Paus Fransiskus, dua uskup dipilih oleh PKT, yang memicu kekhawatiran bahwa Tiongkok sedang memanfaatkan situasi kekosongan tersebut.
Langkah PKT untuk menunjuk dua uskup pada masa tersebut menunjukkan bahwa Beijing tidak menganggap penting peran Takhta Suci ataupun Paus. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dalam kesepakatan Tiongkok-Vatikan yang sangat tertutup itu, tampaknya Tiongkok—dan bukan Takhta Suci—yang memegang kendali.
Kardinal Joseph Zen, Uskup Emeritus Hong Kong, telah berulang kali melontarkan kritik keras terhadap kesepakatan tersebut. Ia menyebut kesepakatan itu sebagai “pengkhianatan luar biasa” terhadap umat Katolik Tiongkok dan menuduh Vatikan “mengorbankan” umat Katolik Tiongkok.
Ia mendapat dukungan dari berbagai aktivis dan pakar masalah Tiongkok, termasuk mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang pada tahun 2020 memperingatkan bahwa “Vatikan membahayakan otoritas moralnya jika memperbarui kesepakatan tersebut.”
