HIDUPKATOLIK. COM – Di tengah hiruk-pikuk narasi pembangunan, stabilitas politik, dan optimisme ekonomi yang terus dipromosikan negara, masyarakat Indonesia hidup dalam sebuah paradoks harapan. Di satu sisi, terdapat janji kemajuan melalui program sosial nasional dan peningkatan peran global; di sisi lain, publik menghadapi kelelahan kolektif akibat krisis tata kelola, korupsi yang berulang, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan demokrasi yang dirasakan semakin prosedural ketimbang substantif. Harapan seolah hadir sebagai slogan, tetapi rapuh sebagai pengalaman nyata.
Dalam lanskap ambivalen inilah tema Aksi Puasa Pembangunan Nasional (APPN) 2026 yang dikeluarkan oleh Konferensi Waligereja Indonesia memperoleh relevansi mendesak. Tema Gerakan Misioner Gereja dalam Menghadirkan Pengharapan merupakan elaborasi konkret dari tema Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia: Berjalan Bersama sebagai Peziarah Pengharapan: Menjadi Gereja Sinodal yang Misioner untuk Perdamaian di tengah era disrupsi (Konferensi Waligereja Indonesia, 2026; Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, 2025). Ia bukan sekadar program devosional tahunan, melainkan tawaran kerangka refleksi dan praksis bagi Gereja untuk membaca tanda-tanda zaman dan meresponsnya secara kritis, etis, dan transformatif.
Refleksi ini menjadi semakin penting ketika ditempatkan dalam konteks pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto yang menekankan stabilitas nasional, program sosial berskala besar, dan peningkatan peran internasional. Di tengah berbagai capaian, kritik publik tetap kuat: persoalan tata kelola pemerintahan, persepsi korupsi, kebebasan demokratis, kebijakan pendidikan dan kesehatan, serta respons negara terhadap kritik masyarakat. Situasi ini menuntut Gereja tidak hanya menjadi penonton moral, tetapi pelaku historis yang ikut membentuk horizon pengharapan publik dalam terang ajaran sosial Gereja tentang kebaikan bersama dan solidaritas (Fransiskus, 2020).
Harapan sebagai Proyek Rasional dan Eksistensial
Harapan bukan sekadar emosi optimistis, melainkan sikap eksistensial yang berakar pada rasionalitas praksis. Harapan mengandaikan kemampuan manusia untuk membayangkan masa depan yang lebih baik sekaligus komitmen untuk bertindak demi mewujudkannya. Dalam perspektif teologis-filosofis, harapan kristiani memadukan rasio dan iman sebagai daya transformatif sejarah (Benedict XVI, 2007).
Tema APPN 2026 menempatkan Gereja sebagai subjek yang ikut bertanggung jawab atas pembentukan imajinasi moral masyarakat. Di tengah era disrupsi—ditandai oleh percepatan teknologi, polarisasi politik, dan ketidakpastian ekonomi—harapan kristiani berfungsi sebagai koreksi terhadap dua ekstrem: pesimisme sinis dan optimisme naif. Harapan menuntut analisis kritis terhadap struktur yang tidak adil, sekaligus keberanian untuk merancang alternatif yang berakar pada martabat manusia sebagai citra Allah (Kitab Suci, 2019).
Ketika kebijakan publik dipersepsikan lebih menguntungkan oligarki daripada rakyat luas, Gereja dipanggil untuk mengembangkan filsafat praksis yang berorientasi pada martabat manusia. Harapan tidak boleh direduksi menjadi retorika spiritual yang menghibur, tetapi harus diterjemahkan sebagai energi transformasi sosial yang konkret, sejalan dengan visi persaudaraan universal (Fransiskus, 2020).
Tanggung Jawab Moral terhadap Keadilan Publik
Gerakan misioner dalam menghadirkan pengharapan berkaitan langsung dengan tanggung jawab moral terhadap keadilan publik. Skandal korupsi, kebijakan yang disusun tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat, serta indikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik merupakan pelanggaran terhadap etika kebaikan bersama (Fransiskus, 2020).
Program sosial nasional yang bermasalah—termasuk yang dituduh sarat kepentingan politik dan menimbulkan dampak kesehatan bagi peserta didik—menggambarkan krisis etika tanggung jawab. Dalam perspektif etika sosial Kristiani, setiap kebijakan harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kelompok paling rentan, sebagaimana ditekankan dalam ajaran tentang keadilan sosial dan pilihan preferensial bagi kaum miskin (Fransiskus, 2015).
Tema APPN 2026 menuntut Gereja untuk memperkuat formasi etika publik umat. Gereja dipanggil menjadi komunitas yang mempromosikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari kesaksian iman. Kritik terhadap perselingkuhan antara politisi, pemerintah, dan oligarki merupakan ekspresi tanggung jawab moral untuk menjaga orientasi pembangunan pada kesejahteraan manusia (Konferensi Waligereja Indonesia, 2026).
Pengharapan sebagai Narasi Pembebasan
Pengharapan berakar pada narasi pembebasan yang konsisten dalam Kitab Suci. Dari kisah eksodus hingga pewartaan para nabi, Alkitab menampilkan Allah yang berpihak pada korban penindasan dan ketidakadilan (Kitab Suci, 2019). Harapan bukan pelarian dari sejarah, melainkan keterlibatan aktif dalam sejarah keselamatan.
Tradisi kenabian memperlihatkan bahwa iman memiliki dimensi kritik sosial yang kuat. Para nabi menegur penguasa ketika mereka menyalahgunakan kekuasaan dan mengabaikan keadilan. Yesus melanjutkan tradisi ini dengan mewartakan Kerajaan Allah sebagai kabar baik bagi kaum miskin dan tertindas (Kitab Suci, 2019).
Dalam konteks Indonesia, narasi biblis ini menantang Gereja untuk berpihak pada mereka yang terdampak proyek pembangunan yang mengabaikan keselamatan manusia dan alam. Kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan perlu dibaca dalam terang spiritualitas ekologis yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai penjaga ciptaan (Fransiskus, 2015).
Gereja Sinodal sebagai Sakramen Harapan
Gereja dipahami sebagai sakramen keselamatan: tanda dan sarana kehadiran rahmat Allah di dunia. Sinodalitas menekankan bahwa Gereja adalah komunitas yang berjalan bersama, mendengarkan Roh Kudus melalui partisipasi seluruh umat (Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, 2025).
Dalam situasi internal Gereja di Indonesia—yang masih dibayangi klerikalisme dan berbagai skandal—tema APPN 2026 merupakan panggilan untuk pertobatan eklesial. Gereja yang hendak menghadirkan pengharapan bagi dunia harus membangun kredibilitas internal melalui transparansi dan akuntabilitas, sejalan dengan panggilan untuk pembaruan terus-menerus (Benedict XVI, 2007).
Sinodalitas menuntut redistribusi tanggung jawab dalam Gereja. Umat awam dipahami sebagai subjek misi yang aktif. Dengan demikian, Gereja menjadi ruang partisipatif yang mencerminkan persekutuan dan persaudaraan sebagai tanda Kerajaan Allah (Fransiskus, 2020).
Misi sebagai Pendampingan Konkret
Gerakan misioner berarti kehadiran konkret di tengah penderitaan masyarakat. Gereja dipanggil untuk memperkuat pelayanan pendidikan, kesehatan, dan advokasi sosial sebagai wujud kasih yang terorganisasi (Konferensi Waligereja Indonesia, 2026).
Pendampingan pastoral juga mencakup respons terhadap krisis lingkungan. Pastoral ekologis yang mengintegrasikan pendidikan lingkungan dan advokasi kebijakan merupakan bagian dari tanggung jawab moral Gereja terhadap rumah bersama (Fransiskus, 2015). Bencana alam di berbagai wilayah menuntut spiritualitas belas kasih yang diwujudkan dalam aksi kemanusiaan berkelanjutan.
Pastoral yang misioner berarti membangun komunitas yang inklusif dan dialogis. Dalam masyarakat plural, kesaksian Gereja tentang pengharapan diwujudkan melalui kerja sama lintas agama demi perdamaian sosial (Fransiskus, 2020).
Gereja sebagai Aktor Masyarakat Sipil
Tema APPN 2026 menegaskan peran Gereja sebagai bagian dari masyarakat sipil yang otonom dan kritis. Kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi dan menyempitnya ruang kritik menuntut penguatan budaya dialog dan partisipasi warga (Fransiskus, 2020).
Gereja dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat pendidikan kewargaan yang berakar pada etika sosial Kristiani. Kehadiran Gereja di ruang publik dimaksudkan untuk memperkaya diskursus dengan perspektif etis dan humanistis, bukan untuk mengambil alih peran politik negara (Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, 2025).
Menyembuhkan Keletihan Kolektif
Saat ini, masyarakat menghadapi keletihan akibat ketidakpastian dan krisis kepercayaan terhadap institusi. Pengharapan kristiani menawarkan makna dan resiliensi di tengah kerapuhan manusia (Benedict XVI, 2007).
Komunitas Gereja dapat menjadi ruang aman untuk dialog dan penyembuhan luka sosial. Liturgi dan kehidupan komunitas membantu membangun solidaritas emosional serta memperkuat rasa memiliki, sehingga individu tidak terjebak dalam keterasingan sosial (Konferensi Waligereja Indonesia, 2026).
Martabat Manusia di Pusat Pembangunan
Tema APPN 2026 menegaskan bahwa manusia adalah tujuan utama pembangunan. Setiap kebijakan yang mengorbankan manusia dan lingkungan demi keuntungan ekonomi bertentangan dengan visi antropologi kristiani tentang martabat manusia (Fransiskus, 2015).
Pembangunan integral menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Krisis ekologis merupakan krisis antropologis yang mengancam masa depan generasi mendatang dan menuntut pertobatan ekologis kolektif (Fransiskus, 2015).
Supremasi Hukum dan Etika Konstitusional
Kritik terhadap tata kelola pemerintahan dan korupsi berkaitan dengan supremasi hukum. Negara hukum mensyaratkan penegakan hukum yang adil dan partisipasi warga dalam pengawasan kekuasaan, sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap keadilan (Fransiskus, 2020).
Gereja dapat berkontribusi melalui pendidikan etika hukum dan advokasi hak asasi manusia. Dengan menanamkan kesadaran kewargaan, Gereja membantu membangun budaya hukum yang menghargai martabat manusia dan keadilan sosial (Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, 2025).
Makna dan Relevansi Tema APPN 2026
Tema APPN 2026 menawarkan visi Gereja sebagai komunitas peziarah yang berani memasuki kompleksitas realitas sosial. Pengharapan yang dihadirkan adalah komitmen terhadap transformasi personal dan struktural yang berakar pada iman (Benedict XVI, 2007).
Dalam situasi internal Gereja yang penuh tantangan, tema ini merupakan ajakan untuk pembaruan diri agar kesaksian Gereja memiliki integritas. Bagi masyarakat luas, tema ini menjadi kontribusi moral terhadap pencarian arah bangsa melalui praktik keadilan, perdamaian, dan solidaritas (Fransiskus, 2020).
Solusi: Agenda Profetis dan Transformatif
Sebagai respons terhadap tantangan multidimensional, beberapa agenda strategis dapat dirumuskan. Pertama, reformasi internal Gereja melalui penguatan sinodalitas dan transparansi (Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, 2025). Kedua, pengembangan pendidikan kritis bagi umat mengenai etika sosial dan ekologi integral (Fransiskus, 2015).
Ketiga, penguatan jaringan advokasi lingkungan dan keadilan sosial melalui kerja sama lintas agama (Fransiskus, 2020). Keempat, revitalisasi pastoral berbasis komunitas untuk menyembuhkan luka sosial-psikologis masyarakat (Konferensi Waligereja Indonesia, 2026). Kelima, dialog konstruktif dengan pemerintah untuk mendorong kebijakan yang partisipatif dan berorientasi pada martabat manusia.
Dengan demikian, gerakan misioner Gereja dalam menghadirkan pengharapan menjadi proyek spiritual sekaligus sosial. Di tengah era disrupsi, Gereja dipanggil menjadi tanda kontradiksi yang kreatif: menghadirkan harapan yang berakar pada iman, rasio, dan solidaritas manusiawi (Benedict XVI, 2007). Harapan itu tumbuh dari keberanian menatap retakan realitas dan bekerja tanpa lelah demi masa depan yang lebih adil dan manusiawi.
Oleh: Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd (Alumnus STF Seminari Pineleng dan IAIN Manado)
Daftar Pustaka
- Benedict XVI. (2007). Spe Salvi: On Christian Hope. Libreria Editrice Vaticana.
- Francis. (2015). Laudato Si’: On Care for Our Common Home. Libreria Editrice Vaticana.
- Francis. (2020). Fratelli Tutti: On Fraternity and Social Friendship. Libreria Editrice Vaticana.
- Kitab Suci. (2019). Alkitab Deuterokanonika. Lembaga Alkitab Indonesia.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2026). Panduan Aksi Puasa Pembangunan Nasional 2026. KWI.
- Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. (2025). Dokumen SAGKI tentang Gereja Sinodal dan Misioner. SAGKI.
