HIDUPKATOLIK.COM – Era digital dewasa ini telah melahirkan apa yang disebut sebagai “inflasi pengamat”, sebuah kondisi di mana setiap orang dengan akses internet dapat menobatkan dirinya sebagai pakar atau kritikus ulung atas berbagai ranah yang sering kali berada di luar kompetensinya (Nichols, 2017). Ruang media sosial kini dipenuhi oleh suara-suara bising yang menghakimi berbagai institusi, tidak terkecuali tata kelola Gereja Katolik lokal. Realitas ini semakin memprihatinkan dengan adanya komodifikasi kritik; para pengamat sering kali secara terang-terangan menyisipkan ajakan pragmatis seperti “jangan lupa follow dan subscribe untuk pembaruan kritikan selanjutnya.” Hal ini mengindikasikan bahwa diskursus publik tidak lagi sepenuhnya digerakkan oleh kepedulian yang tulus terhadap evaluasi institusional, melainkan telah terdistorsi menjadi instrumen pencarian panggung demi meraup atensi dan modal sosial di ruang virtual (Han, 2015).
Dalam konteks relasi intra-gerejawi, fenomena pencarian atensi ini acap kali mengambil bentuk yang sangat spesifik dan manipulatif, yakni melalui taktik klaim representasi identitas atau fenomena “Berdiri Mewakili.” Seseorang atau sekelompok kecil individu secara sepihak membajak identitas luhur “Awam Katolik” guna memperbesar gaung politik suaranya ketika berhadapan dengan Hierarki Gereja (Bourdieu, 1991). Manuver ini digunakan sebagai perisai moral sekaligus proyektil untuk mendelegitimasi otoritas kepemimpinan pastoral, menciptakan ilusi optik seolah-olah seluruh umat beriman bersatu di belakang mereka dalam menentang kebijakan keuskupan lokal.
Tulisan ini bertujuan untuk membedah anatomi taktik demagogi tersebut melalui kacamata sosiologis dan teologis. Dengan meninjau kembali literatur otentik Magisterium Gereja, khususnya dokumen-dokumen Konsili Vatikan II dan Kitab Hukum Kanonik, analisis ini akan menelanjangi sesat pikir di balik ilusi mandat tersebut. Lebih jauh, tulisan ini menyoroti bagaimana tuntutan-tuntutan pragmatis para kritikus, seperti desakan untuk “berdialog secara terbuka” di bawah sorotan kamera, sesungguhnya mereduksi hakikat communio (persekutuan) Gereja menjadi sekadar teater politik panggung yang dangkal.
Anatomi Taktik “Berdiri Mewakili” dalam Demagogi Publik
Secara sosiologis, klaim “mewakili kelompok” berakar kuat pada sesat pikir generalisasi. Para kritikus ini berasumsi secara naif bahwa entitas sosial kaum awam adalah sebuah kelompok yang monolitik dengan satu suara, kepentingan, dan sentimen yang seragam (Ritzer, 2011). Padahal, realitas antropologis umat di akar rumput selalu dipenuhi oleh kompleksitas, ragam kebutuhan pastoral, dan batasan-batasan kultural. Memaksakan satu kacamata sentralistik dari balik layar gawai untuk menyeragamkan dinamika masyarakat demi melegitimasi argumentasi pribadi adalah bentuk arogansi yang justru mereduksi martabat komunitas itu sendiri.
Taktik representasi fiktif ini juga difungsikan sebagai benteng perlindungan moral melalui metode romantisasi isu. Dengan memposisikan diri sebagai “penyambung lidah” umat yang seolah sedang dizalimi, sang pengamat menempatkan dirinya di atas tumpuan moral yang sulit disentuh (Goffman, 1959). Ketika argumentasinya diuji validitasnya atau dibantah dengan data yang objektif oleh pihak keuskupan, ia akan dengan mudah memutarbalikkan fakta, mendistorsi bantahan tersebut sebagai bentuk “pembungkaman hierarkis terhadap suara umat.” Akibatnya, isu-isu riil yang mendesak dan membutuhkan evaluasi kolaboratif, seperti program ketahanan pangan, gizi, atau tata kelola ekonomi paroki, tenggelam ke dalam pusaran agitasi sentimen belaka.
Dampak turunan yang paling fatal dari manuver ini adalah matinya kejujuran intelektual dalam ruang diskursus umat. Keterbukaan sebuah dialog publik mensyaratkan bahwa semua pihak berpijak pada kejujuran epistemologis, bukan pada manipulasi narasi (Habermas, 1989). Pengamat yang mengidap sindrom representasi ini acap kali lebih sibuk merangkai diksi provokatif dari kejauhan ketimbang mengorbankan waktu dan tenaganya untuk turun ke lumpur realitas pastoral bersama komunitas. Klaim representasi pada akhirnya bermutasi menjadi tameng kokoh untuk menutupi argumentasi yang minim riset lapangan, penuh prasangka subjektif, dan cacat secara logika.
Rangkaian manipulasi ini bermuara pada terjadinya monopoli narasi di ruang publik. Pihak yang merasa memegang mandat representasi semu ini sering kali bertindak eksklusif; mereka menolak pandangan alternatif dari sesama awam dan menganggap diri sebagai pemegang otoritas kebenaran tunggal (Foucault, 1980). Ruang diskursus sosial Gereja yang seharusnya menjadi rahim bagi pertukaran gagasan demi pembangunan umat (aedificatio ecclesiae), justru dibajak dan direduksi menjadi arena permusuhan biner antara “awam yang tercerahkan” melawan “hierarki yang tertutup.”
Reduksi Eklesiologi dan “Klerikalisme Terbalik”
Untuk meluruskan simpangan sosiologis di atas, landasan teologis mengenai hakikat identitas kaum awam mutlak harus diketengahkan. Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium mendefinisikan secara gamblang bahwa kaum awam adalah umat beriman kristiani yang karena Sakramen Baptis diikutsertakan dalam tugas kenabian, imamat, dan rajawi Kristus (Konsili Vatikan II, 1964, art. 31). Ciri definitif dan esensial dari kaum awam adalah “sifat sekularnya” (indoles saecularis), di mana panggilan suci mereka adalah menguduskan tata dunia material: politik, tata sosial masyarakat, dan ekonomi dari dalam, bagaikan ragi yang mengembangkan adonan.
Oleh sebab itu, makna sejati Awam Katolik adalah menjadi utusan dan lidah Gereja di tengah kerasnya realitas dunia, bukan menyusutkan kapasitasnya menjadi sekadar oposisi mimbar yang terus-menerus merongrong ke dalam struktur hierarkis Gerejanya sendiri. Dekrit Apostolicam Actuositatem menegaskan bahwa karya kerasulan dan partisipasi awam mutlak harus dikerjakan dalam ikatan persekutuan dengan para Gembala (Konsili Vatikan II, 1965, art. 23). Ketika label awam dieksploitasi sebagai senjata untuk mendelegitimasi kepemimpinan Gereja lokal, sang kritikus secara fundamental sedang menentang eklesiologi dasar Katolik.
Di atas panggung media sosial, para kritikus ini kerap mencari legitimasi yurisdis dengan mengutip Kitab Hukum Kanonik, khususnya mengenai hak umat beriman untuk menyatakan pendapat (Kan. 212 §3). Kendati demikian, mereka dengan sengaja membutakan diri terhadap prasyarat esensial yang melekat pada kanon tersebut. Hukum Kanonik menetapkan bahwa hak bersuara harus selalu dilandasi oleh “pengetahuan, kompetensi, dan kedudukan yang memadai”, serta dieksekusi dengan “sikap hormat (reverentia) terhadap para Gembala.” Tanpa pemenuhan prasyarat kompetensi teknis dan tata krama persekutuan ini, klaim atas hak bersuara hanyalah anarki verbal yang dibenarkan secara sepihak.
Pengabaian yang sistematis terhadap prinsip-prinsip teologis dan kanonik ini melahirkan sebuah anomali relasional yang dapat dikategorikan sebagai “Klerikalisme Terbalik”. Jika klerikalisme struktural masa lalu dicirikan oleh dominasi klerus yang merasa superior atas awam (Paus Fransiskus, 2018), klerikalisme terbalik adalah kondisi di mana segelintir awam merasa lebih fasih secara intelektual, lebih murni secara moral, lalu bertindak layaknya dewan juri agung yang memvonis setiap manuver pastoral hierarki tanpa pernah bersedia duduk dalam ruang pemahaman yang komprehensif.
Klerikalisme terbalik ini pada gilirannya mereproduksi dikotomi semu antara kelas penindas dan yang tertindas. Narasi yang kental dengan corak pertarungan kelas ala dialektika sosiologi konflik ini mungkin relevan dalam analisis politik sekuler, namun sangat ahistoris dan merusak apabila dipaksakan sebagai kerangka analitik dalam memandang Gereja (Yohanes Paulus II, 1988). Tata kelola Gereja dibangun di atas landasan sinodalitas dan roh persaudaraan, bukan di atas orkestrasi kebencian antarkelas.
Teater Demagogi dan Ilusi “Dialog Terbuka”
Manifestasi paling kasat mata dari klerikalisme terbalik ini memuncak pada tuntutan repetitif agar Hierarki turun ke arena publik untuk “berdialog secara terbuka” di bawah sorotan kamera media. Pada tataran praksis, tuntutan ini sering kali bukanlah undangan untuk mencari kebenaran, melainkan sebuah “teater demagogi” yang didesain secara spesifik untuk memfasilitasi ekshibisionisme ego sang pengamat (Postman, 1985). Para Pemimpin Gereja diseret ke hadapan publik bukan untuk didengarkan arahan pastoralnya, melainkan agar sang kritikus mendapatkan sorotan bahwa ia layak dipandang “lebih kompeten” dan berani menceramahi pimpinan tertingginya, yang berujung pada akumulasi followers dan validasi algoritma media sosial.
Format konfrontasi berbalut dialog publik ini secara radikal menghancurkan tradisi pembedaan roh dalam Gereja Katolik. Discernment adalah proses spiritual yang menuntut keheningan, pelepasan ego sektoral, dan niat luhur untuk mencari kehendak Allah dalam persekutuan (Costa, 2014). Sebaliknya, logika kamera dan panggung media massa sekuler bekerja berdasarkan prinsip debat elektoral: siapa yang suaranya paling lantang, retorikanya paling manipulatif, dan argumennya paling telak mempermalukan lawan bicaranya. Memaksa kepemimpinan rohani tunduk pada mekanisme gladiator sekuler semacam ini adalah pelecehan terhadap martabat penyelesaian masalah dalam Gereja.
Akhirnya tak dapat dipungkiri bahwa memang dari kita semua dituntut ketergerakan hati pada panggilan untuk menyadari dan mengakui senantiasa bahwa Gereja lokal yang historis dan dinamis memang senantiasa membutuhkan evaluasi, rasionalitas kritis, dan sumbangsih pemikiran dari kaum Awam Katolik demi mewujudkan institusi yang semper reformanda. Namun, evaluasi yang otentik harus lahir dari rahim sentire cum ecclesia di mana semua orang seperasaan dan sepikiran dengan persekutuan Gereja, serta ditopang oleh kompetensi teknis yang objektif, bukan berangkat dari ambisi untuk memperbesar kuasa profil media sosial. Taktik “Berdiri Mewakili” yang berujung pada eksploitasi forum debat di depan kamera bukanlah sebuah gerak profetis, melainkan manifestasi nyata dari tirani kebisingan. Sudah saatnya Umat Katolik menarik garis demarkasi yang tegas antara kepedulian sejati yang berbuah pada gotong royong karya di lapangan, dengan demagogi parasit yang sekadar mencari panggung di atas institusi Gereja.
Pastor Roy Sugianto, Alumni Pascasarjana STF Driyarkara Jakarta/Imam Diosesan Keuskupan Amboina, Berkayara di Keuskupan Agung Merauke
