HIDUPKATOLIK. COM – Ada sesuatu yang ganjil—bahkan tragis—dalam setiap kali skandal seksual klerus terungkap di dalam Gereja. Alih-alih menjadi momen refleksi moral yang jujur, peristiwa semacam itu justru sering berubah menjadi arena pertarungan loyalitas. Sebagian umat berdiri tegak membela korban dan menuntut keadilan. Namun tidak sedikit pula yang secara membabi buta membela pelaku. Lebih ironis lagi, ada pihak yang memanfaatkan skandal itu sebagai panggung pencitraan moral, alat tawar politik internal, bahkan pintu masuk menuju akses ekonomi dan sumber daya Gereja.
Di titik inilah skandal bukan lagi sekadar kegagalan moral seorang imam. Ia berubah menjadi cermin yang memantulkan wajah Gereja sendiri: relasi kuasa, struktur otoritas, budaya diam, serta kualitas iman umatnya.
Pertanyaan yang perlu diajukan dengan jujur adalah ini: mengapa umat sering lebih setia kepada imam daripada kepada korban? Mengapa sebagian umat merasa bahwa membela pelaku adalah cara mempertahankan Gereja? Mengapa struktur kekuasaan gerejawi sering tampak lamban, bahkan defensif, ketika berhadapan dengan penderitaan korban?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Tetapi tanpa keberanian untuk mengajukannya, Gereja berisiko kehilangan bukan hanya kredibilitasnya, melainkan juga jiwanya.
Klerikalisme: Berhala Baru dalam Gereja
Paus Fransiskus berulang kali menegaskan bahwa klerikalisme adalah salah satu akar utama dari berbagai krisis dalam Gereja (Francis, 2019). Klerikalisme bukan sekadar penghormatan kepada imam sebagai pelayan sakramen. Ia adalah mentalitas yang menempatkan klerus sebagai kelas yang hampir sakral, kebal kritik, dan memiliki otoritas moral yang tidak boleh dipertanyakan.
Dalam konteks seperti ini, imam tidak lagi dilihat sebagai pelayan umat, tetapi sebagai figur yang berdiri di atas umat.
Sosiolog Max Weber menyebut fenomena ini sebagai otoritas yang disakralkan, yakni kekuasaan yang memperoleh legitimasi religius sehingga kritik terhadapnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan sakral (Weber, 1978).
Ketika otoritas religius diperlakukan sebagai sesuatu yang hampir ilahi, maka setiap kritik terhadap imam dengan mudah ditafsirkan sebagai serangan terhadap Gereja. Padahal Injil sendiri menunjukkan sikap yang berbeda.
Yesus tidak pernah menutup mata terhadap penyalahgunaan otoritas religius. Kritik-Nya terhadap para pemimpin agama bahkan termasuk yang paling keras dalam seluruh Kitab Suci:
“Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik!” (Mat 23:27). Dengan kata lain, kesetiaan kepada iman tidak identik dengan kesetiaan kepada kekuasaan religius.
Struktur Kekuasaan Keuskupan: Antara Sakralitas dan Akuntabilitas
Dalam praktiknya, struktur kekuasaan dalam keuskupan sering kali bersifat sangat hierarkis. Uskup memiliki otoritas luas dalam pengelolaan pastoral, administratif, dan disipliner. Kuria keuskupan menjadi pusat pengambilan keputusan yang sering bekerja dalam ruang yang relatif tertutup.
Struktur ini pada dasarnya sah dalam tradisi Gereja. Namun ketika transparansi lemah dan mekanisme akuntabilitas tidak berjalan efektif, hierarki mudah berubah menjadi sistem kekuasaan yang defensif terhadap kritik.
Dalam sejumlah kasus di berbagai negara, pola yang sering muncul hampir selalu sama: laporan korban ditangani secara internal, imam dipindahkan ke tempat lain, dan kasus diselesaikan tanpa transparansi publik.
Pola ini pernah terjadi dalam skandal besar di Amerika Serikat, Chile, dan Australia. Investigasi di berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa budaya perlindungan institusional terhadap pelaku sering kali memperparah penderitaan korban (Doyle, 2006).
Gereja di Indonesia tidak kebal terhadap risiko yang sama. Dalam banyak kasus, penyelesaian sering dilakukan secara informal: melalui negosiasi pastoral, pemindahan imam, atau pendekatan “damai demi nama baik Gereja”.
Namun pertanyaan etis yang tidak bisa dihindari adalah: nama baik Gereja yang mana yang sedang dilindungi? Apakah nama baik institusi, ataukah integritas Injil?
Mengapa Umat Lebih Loyal kepada Imam daripada Korban?
Fenomena ini memiliki akar yang kompleks—psikologis, kultural, dan teologis.
Pertama, dalam banyak komunitas Katolik, imam memiliki posisi simbolik yang sangat kuat. Ia adalah pembaptis anak-anak mereka, pemberi absolusi dosa, pemimpin perayaan Ekaristi, dan pendamping dalam momen-momen penting kehidupan.
Relasi ini membangun ikatan emosional yang mendalam. Ketika seorang imam (dituduh) melakukan kejahatan, umat tidak hanya menghadapi fakta hukum, tetapi juga krisis identitas spiritual.
Psikolog Leon Festinger menjelaskan bahwa manusia cenderung menolak informasi yang bertentangan dengan keyakinan mendalam mereka—fenomena yang disebut cognitive dissonance (Festinger, 1957).
Bagi sebagian umat, lebih mudah menolak kesaksian korban daripada menerima kemungkinan bahwa figur rohani yang mereka hormati telah menyalahgunakan kepercayaan mereka.
Kedua, dalam banyak masyarakat Asia, termasuk Indonesia, budaya menghormati otoritas sangat kuat. Kritik terhadap pemimpin religius sering dianggap sebagai tindakan tidak sopan, bahkan berdosa.
Ketiga, dalam beberapa situasi, relasi patronase juga memainkan peran. Imam sering menjadi penghubung bagi berbagai sumber daya Gereja—proyek pembangunan, dana umat, jaringan sosial. Hubungan semacam ini dapat menciptakan loyalitas yang tidak selalu berakar pada kebenaran, melainkan pada kepentingan.
Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut bentuk kekuasaan semacam ini sebagai modal simbolik, yaitu legitimasi sosial yang dapat digunakan untuk mempertahankan dominasi (Bourdieu, 1991).
Ketika Skandal Menjadi Arena Kepentingan
Ironisnya, skandal klerus juga terkadang dapat menjadi komoditas sosial. Ada pihak yang membela pelaku demi menjaga akses mereka terhadap struktur kekuasaan Gereja. Ada pula yang menggunakan kasus tersebut sebagai panggung moral untuk memperoleh pengaruh sosial atau politik.
Dalam dinamika seperti ini, tragedi korban sering berubah menjadi alat dalam permainan kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis skandal klerus bukan hanya krisis moral individual, tetapi juga krisis budaya institusional.
Pelajaran dari Skandal Gereja Global
Sejarah Gereja modern telah memberikan pelajaran yang sangat mahal. Di Amerika Serikat, investigasi Boston Globe pada 2002 mengungkap sistem pemindahan imam pelaku pelecehan dari satu paroki ke paroki lain. Skandal ini mengguncang Gereja global dan memicu reformasi besar dalam kebijakan perlindungan anak.
Di Chile, krisis pelecehan seksual yang melibatkan sejumlah imam dan uskup memaksa Paus Fransiskus menerima pengunduran diri hampir seluruh uskup negara tersebut pada 2018.
Di Australia, Komisi Kerajaan menemukan ribuan kasus pelecehan seksual anak dalam berbagai institusi religius selama beberapa dekade. Semua kasus ini menunjukkan pola yang sama: bukan hanya kejahatan individu yang menjadi masalah, tetapi juga kegagalan institusional dalam melindungi korban.
Teologi Salib dan Penderitaan Korban
Dalam refleksi teologis, penderitaan korban pelecehan seksual sering kali diabaikan dalam wacana gerejawi. Padahal dalam iman Kristen, salib adalah simbol utama penderitaan yang tidak bersalah.
Yesus sendiri adalah korban kekuasaan religius dan politik pada zamannya. Ia disalibkan bukan karena kejahatan yang dilakukan-Nya, tetapi karena sistem kekuasaan yang merasa terancam oleh kebenaran yang Ia bawa. Dalam perspektif ini, penderitaan korban pelecehan seksual memiliki dimensi teologis yang mendalam. Mereka memikul salib yang seharusnya tidak pernah mereka tanggung.
Ketika Gereja gagal mendengarkan suara mereka, ia berisiko mengulangi kesalahan yang sama seperti para pemimpin religius yang dahulu menyerahkan Yesus kepada penguasa Romawi.
Teolog Johann Baptist Metz pernah menegaskan bahwa iman Kristen harus selalu dimulai dari memoria passionis—ingatan akan penderitaan (Metz, 2006). Artinya, Gereja yang setia kepada Injil harus terlebih dahulu mendengarkan jeritan mereka yang terluka.
Tanggung Jawab Moral Uskup dan Kuria
Sejak diterbitkannya dokumen Vos Estis Lux Mundi pada 2019 oleh Paus Fransiskus, Gereja universal telah memiliki kerangka hukum yang jelas untuk menangani kasus pelecehan seksual oleh klerus.
Dokumen ini menegaskan kewajiban setiap keuskupan untuk menyediakan sistem pelaporan yang aman, melindungi korban dan saksi serta menyelidiki uskup yang gagal menangani kasus. Dengan kata lain, tanggung jawab moral para uskup tidak lagi dapat disembunyikan di balik alasan pastoral.
Jika seorang uskup mengabaikan laporan pelecehan seksual, ia tidak hanya melanggar kewajiban moral, tetapi juga dapat menghadapi konsekuensi hukum kanonik—bahkan hukum sipil di beberapa negara. Karena itu, kepemimpinan episkopal dalam krisis ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi ujian integritas moral.
Jalan Pembaruan
Jika Gereja ingin keluar dari krisis ini, beberapa langkah konkret harus diambil.
Pertama, setiap keuskupan perlu memiliki Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan yang jelas dan transparan. Kedua, investigasi kasus harus melibatkan profesional independen—psikolog, ahli hukum, dan pekerja sosial. Ketiga, korban harus ditempatkan sebagai prioritas pastoral utama. Keempat, budaya klerikalisme harus digantikan oleh model Gereja yang lebih partisipatif dan akuntabel.
Tanpa reformasi struktural seperti ini, setiap skandal baru hanya akan memperdalam krisis kepercayaan umat.
Penutup: Gereja dan Keberanian Menghadapi Kebenaran
Pada akhirnya, krisis skandal klerus menempatkan Gereja di hadapan pertanyaan yang sangat mendasar: apakah ia lebih mencintai kebenaran atau reputasinya sendiri?
Sejarah menunjukkan bahwa setiap institusi religius yang lebih memilih melindungi kekuasaan daripada membela korban pada akhirnya kehilangan otoritas moralnya.
Gereja mungkin masih memiliki gedung-gedung megah, liturgi yang indah, dan struktur organisasi yang kuat. Tetapi tanpa keberanian untuk berdiri di pihak yang terluka, semua itu dapat berubah menjadi sekadar ritual tanpa roh.
Injil tidak pernah menjanjikan Gereja yang bebas dari dosa. Tetapi Injil selalu menuntut Gereja yang berani bertobat.
Dan pertobatan sejati selalu dimulai dengan satu langkah yang paling sulit: mengakui kebenaran, betapapun pahitnya. Sebab pada akhirnya, Gereja tidak diselamatkan oleh kekuasaan para klerusnya, melainkan oleh salib Kristus.
Dan di kaki salib itu, selalu ada mereka yang terluka—yang menunggu untuk didengar. Jika Gereja berani berdiri di sana, bersama mereka, maka mungkin ia akan kehilangan sebagian reputasinya. Namun ia akan menemukan kembali jiwanya. (*)
Oleh: Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd
Alumnus STF Seminari Pineleng dan IAIN Manado
Daftar Pustaka
1. Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Harvard University Press.
2. Doyle, T. (2006). Sexual abuse and the culture of clericalism. Pastoral Psychology, 54(3), 189–202.
3. Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press.
4. Francis, Pope. (2019). Vos Estis Lux Mundi. Vatican Press.
5. Metz, J. B. (2006). Memoria Passionis: An Invitation to A New Political Theology. Crossroad.
6. Weber, M. (1978). Economy and Society. University of California Press.
