HIDUPKATOLIK.COM – Suara profetis tokoh agama bergema kembali menyikapi situasi yang sedang terjadi di republik ini. Hal ini diperlihatkan oleh para Uskup di Indonesia melalui Seruan Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia yang dibacakan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2026 lalu.
Suara profetis ini tidak bisa dianggap sebagai pernyataan biasa, tetapi perlu ditangkap sebagai peringatan akan bahaya situasi bangsa yang genting sekaligus sebagai ajakan untuk berbuat sesuatu dalam mengatasi keadaan negeri belakangan ini. Seruan itu memiliki makna mendasar yang minimal terungkap dalam dua hal berikut.
Makna etis pertama adalah mengingatkan kita tentang faktisitas bangsa bahwa kualitas kehidupan bernegara di republik ini semakin mengalami penurunan. Merujuk pada seruan pastoral tersebut penurunan itu terjadi dalam berbagai hal. Retaknya persaudaraan dalam kehidupan bersama dan dalamnya luka sosial dalam kehidupan masyarakat adalah salah satunya.
Belakangan semakin menonjol keretakan sosial yang terlihat antara lain maraknya intoleransi di beberapa daerah. Hal ini diperparah lagi dengan sejumlah masyarakat mengalami luka mendalam yang menyentuh lubuk hati sejumlah anak bangsa antara lain di Tanah Papua melalui kekerasan, ketakutan dan ancaman serta tindakan dehumanistik lainnya. Sebab utamanya adalah konsep pembangunan yang sentralistik dan monolitik, yang menyangkal dan menyingkirkan identitas kultural sosial masyarakat setempat, padahal seperti dikatakan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: Contemporary Identitiy Politics and the Struggle for Recognition (2018), identitas, termasuk idenditas budaya dan keyakinan serta local wisdom merupakan bagian dari hakikat kemanusiaan.”Identity, in particular cultural values and belief is a part of human right” begitu tulis Fukuyama.
Ketidakadilan
Situasi buruk lain adalah ketidakadilan sosial yang semakin menganga. Semakin kentara di republik ini bahwa ada pihak yang dapat meraup, bahkan menguras kekayaan alam bagi dirinya sendiri secara besar-besaran tanpa mau tahu dampak buruknya, lebih-lebih nihil tanggung jawab ketika terjadi bencana, sementara masyarakat mengalami kesengsaraan karena dampaknya seperti mata pencaharian mereka hilang dan tempat tinggalnya hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor. Yang menambah hati rakyat miris, pejabat memiliki andil di sana entah melalui kemudahan kebijakan yang dikeluarkannya atau sebagai pemilik saham di perusahaan yang mendapat HPH.
Situasi ketidakadilan itu tercermin juga dengan semakin merajalelanya korupsi, bahkan perampokan uang negara secara terang-terangan melalui sejumlah program yang menjadi jalan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan untuk memperkaya diri secara mudah.
Situasi buruk yang sama dialami oleh para pendidik di daerah. Mereka berdedikasi tinggi untuk mendidik anak bangsa, namun jerih payah mereka tidak dihargai dengan gaji yang minim, sementara para karyawan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi proyek pemerintah tidak memerlukan perjuangan keras seperti guru, namun bisa mendapat gaji lebih besar dari gaji guru. Ini sebuah ketidakdailan nyata di republik ini.
Menghilangnya etika publik adalah kondisi buruk lain yang meracuni bangsa ini. Hal ini tergambar dalam situasi yang semakin sempitnya ruang dialog publik dan terdegradasinya nilai-nilai dari ruang publik. Penghargaan terhadap pemimpin, termasuk mereka yang pernah berjasa membangun republik ini semakin menipis, bahkan cenderung nihil.
Sementara gerakan kelompok pengumbar kebencian demikian terus merajalela dengan hadir di ruang publik secara kontinu tanpa ada rasa sungkan, dan rasa bersalah untuk menguliti kekurangan orang lain. Ada pula media yang mendukung upaya itu dengan mengangkat nya sebagai topik pembahasan secara terus menerus.
Dalam perdebatan di ruang publik (media televisi) tata krama dan norma-norma kepantasanan dan kesantunan tidak lagi diperhatikan. Dan paling buruk itu itu disiarkan secara live, yang menjadi tontonan generasi muda seantero negeri, seolah-olah mencerminkan republik ini adalah republik barbar.
Yang paling menyedihkan mereka, yang terlibat di dalamnya bukan orang-orang sembarangan, melainkan berpendidikan tinggi, bahkan bergelar doktor. Perilaku mereka yang menafikan etika di ruang publik seolah-olah mau menyatakan bahwa nihilisme moralitas adalah hal lumrah bagi kaum terdidik. Situasi ini tentu tidak memberi contoh dan teladan bagi kaum muda akan makna pendidikan dan mempertontonkan sesuatu yang bertentangan dengan hakikat pendidikan itu sendiri.
Kaum muda membutuhkan role model. Dan itu seharusnya didapatkan dari kaum terdidik. Namun de facto perilaku segerombolan orang terdidik itu justru kontradiktif dengan makna dan hakikat pendidikan yang sesungguhnya, yakni matinya etika publik. Situasi ini menjadi ancaman serius yang perlu disadari bersama.
Reminder Pejabat
Makna etis kedua, seruan Pastoral KWI mengingatkan para pejabat negeri agar merefleksi diri, dan mendesak mereka untuk melakukan sesuatu demi masa depan bangsa yang lebih baik. Para pemimpin dipanggil untuk itu, bahkan memiliki tanggung jawab besar atasnya seperti ditegaskan oleh Maeva Mckoewn dalam bukunya With Power Comes Responsibility (2025). Menurut Maeva, menggunakan kekuasaan demi kebaikan masyarakat dan mengangkat martabat kemanusiaan mereka adalah tanggung jawab nyata dari penguasa.
Satu hal penting adalah penguasa perlu mengubah mindset dalam merencanakan dan menjalankan kebijakan pembangunan, yakni menomorsatukan nilai-nilai kemanusiaan, bukan pembangunan.
Friedrich Nietzsche dalam bukunya Human, All too Human (2004) sudah mengingatkan itu. Menurutnya manusia memiliki nilai, dan nilai kemanusiaan adalah hal tertinggi. Karena itu kemanusiaan seseorang atau komunitas tidak boleh dikorbankan demi alasan apapun, termasuk demi alasan pembangunan atau proyek negara. Semangat kebebasan atau dalam bahasa Jermannya Freigeist, dilihat Nietzsche sebagai unsur penting dalam diri manusia.
Karena itu siapapun tidak boleh mengganggunya, apalagi mematikannya. Freigeist berakar dalam budaya masyarakat dan peranannya sangat mendasar, yakni menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Ketika semangat itu dipatahkan, maka seluruh hakikat kemanusiaan juga terpatahkan. Demikian halnya dengan nilai-nilai sosial yang melekat dalam komunitas masyarakat. Tidak ada yang berhak menghilangkannya.
Nietzsche menambahkan bahwa yang paling mengganggu dalam hal ini adalah kekuasaan, tepatnya kehendak untuk berkuasa (the will to power). Ketika negara menggunakan kekuasaannya untuk mematikan jiwa bebas masyarakat dan nilai-nilai sosial yang dihayatinya, sesungguhnya di situ telah terjadi “the death of state”, alias kematian negara.
Negara seyogianya mengelaborasi keadilan bagi masyarakat demi terjaminnya jiwa bebas dan nilai-nilai sosio kultural yang ada dalam masyarakat, bukan justru mencabut semua itu demi alasan proyek atau kebijakan pembangunan. Semua hal adalah untuk manusia, bukan manusia untuk segala hal. Di situlah harga diri manusia, yakni bahwa ia melebihi segala hal.
Perlu Perhatian
Merujuk pada Seruan pastoral KWI, para uskup mengingatkan para pengambil kebijakan di republik ini untuk memperhatikan berbagai hal demi masa depan bangsa ini ke depan.
Pertama, menjaga nilai-nilai demokrasi dan etika kehidupan publik. Demokrasi berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Demokrasi beresensikan apa yang dikatakan oleh Nietzsche yakni berbasis pada semangat kebebasan dan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu negara perlu merawat kedua hal ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih-lebih dalam menjalankan pembangunan. Seruan para uskup bertuliskan “Kita dipanggil untuk menjaga demokrasi Indonesia tetap bertumbuh secara sehat, berakar pada nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap hukum, keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermartabat” adalah sangat tepat untuk menjaga marwah demokrasi dan etika publik.
Kedua, peduli pada etika ekologis. Belakangan ini satu persoalan mendasar kebangsaan adalah hancurnya lingkungan hidup akibat maraknya pembabatan hutan di beberapa daerah. Dan dampak negatif yang begitu dahsyat dan mengerikan sudah dirasakan oleh bangsa ini. Penghancuran ekologi adalah sebuah tindakan yang mengancam, bukan saja kehidupan alam, tetapi juga kehidupan generasi manusia berikutnya.
Fritjop Capra dalam dua bukunya, yakni The Web of Life (1997) dan The Hidden Connections (2001) mengatakan bahwa bumi bukan hanya untuk manusia satu zaman, melainkan untuk manusia sepanjang masa. Karena itu setiap manusia yang hidup di dalamnya memiliki tanggung jawab untuk merawat bumi, bukan hanya demi kehidupan bumi itu sendiri, tetapi demi keberlangsungan kehidupan manusia generasi berikutnya. Itulah warisan yang paling berharga bagi generasi berikutnya.
Seruan moral para uskup sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Fritjop Capra tentang pentingnya proyek-proyek pembangunan yang terkait dengan alam seperti proyek pangan (food estate) agar memperhatikan keselarasan dengan alam, bukan merusaknya. Selain itu di dalamnya masyarakat setempat dilibatkan, mereka tidak diekspolitasi dengan gaya kepemimpinan top-down. Singkatnya, pembangunan perlu pendekatan humanistik, bukan pendekatan otoritarianisme. Seperti dikatakan Fukuyama, identitas kultural masyarakat, termasuk konsep tentang alam harus diberi ruang hidup.
Karena itu seruan para uskup tentang pentingnya diadakan dialog dan rekonsiliasi yang substantif adalah sangat beralasan dan tepat disuarakan. Dalam dialog demikian pengakuan martabat manusia masyarakat setempat dengan sikap tulus dan rendah hati adalah sikap yang penting .
Ketiga, penguatan fundasi nilai dan spiritual dalam menjaga martabat manusia. Kekuatan bangsa ini sesungguhnya bukan saja pada kekayaan alamnya, tetapi lebih-lebih pada dimensi spiritual yang hidup dan nilai-nilai yang dihidupi. Dan ini adalah modal sosial dasar yang sangat fundamental bagi bangsa ini dalam membangun masa depannya.
Karena itu seyogianya pemerintah perlu menjadikan pembentukan karakter bangsa dan kebangkitan nilai-nilai spiritual, termasuk local wisdom sebagai proyek strategis utama pembangunan bangsa ini, lebih-lebih menyongsong Indonesia emas tahun 2045 yang penuh dengan tantangan baik dari luar maupun dari dalam. Di balik seruan ini sesungguhnya para uskup ingin menegaskan bahwa bangsa ini hanya akan kuat bertahan ketika karakter bangsa terbentuk dengan baik ditopang oleh kehidupan spiritual yang terjamin, karena semua itu membangkitkan kemanusiaan seperti terpatri dalam nilai inti Pancasila.
Dari paparan di atas jelaslah bahwa Seruan Pastoral KWI bukan bermakna politik, tetapi mengandung makna moral yang mengingatkan kita semua bahwa situasi republik ini tidak baik-baik saja dan perlu melakukan perbaikan demi masa depan bangsa. Mengingat penguasa memiliki andil yang besar untuk itu, tentunya seruan ini perlu menjadi refleksi mereka. Seruan moral ini perlu ditanggapi secara serius demi kemajuan bangsa.
Kasdin Sihotang, Dosen Filsafat Moral di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta/Sekretaris Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia (HIDESI)
