HIDUPKATOLIK.COM – Uskup Banjarmasin Mgr. Victorius Dwiardy, OFM Cap menyampaikan imbauan berkaitan ajakan aksi bersama tanggal 1 September 2025 oleh beberapa elemen masyarakat. Imbauan tersebut beredar dalam bentuk video pendek melalui pesan WhatsApp dan juga diunggah di media sosial pada Minggu siang, 31 Agustus 2025.
Tiga pesan Uskup Victor:
- Menyampaikan aspirasi dengan menjaga kedamaian dan ketertiban umum.
- Menahan diri dan tidak mudah terprovokasi.
- Bersama-sama menjaga keamanan dan kerukunan; menjaga toleransi dan persaudaraan yang telah terjalin dengan baik selama ini di tempat kita ini.
Uskup juga mengajak semua pihak untuk saling bergandeng tangan dan bekerjasama, dan tidak mudah tersulut oleh gesekan-gesekan yang akan merugikan kita semua.
“Kita jaga nilai-nilai kemanusiaan dengan saling menghormati sebagai saudara/saudari sebangsa dan setanah air. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita semua. Kita junjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Tuhan memberkati seluruh niat baik dan itikad baik kita, demi Indonesia yang lebih baik.” ucap Uskup Victor.
Tentang Aksi 1 September di Banjarmasin
Menurut informasi yang beredar di jejaring media sosial dan pemberitaan media lokal setempat, pada hari Senin, 1 September 2025 akan digelar aksi unjuk rasa bersama yang melibatkan berbagai elemen mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, dan kelompok masyarakat sipil.
Aliansi yang menamakan diri “Masyarakat Kalsel Melawan” ini akan mulai bergerak dari titik kumpul di Taman Kamboja di Jalan H. Anang Adenansi. Dari lokasi ini mereka akan berjalan menuju Gedung DPRD Kalimantan Selatan di kawasan Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan berada bersebelahan dengan Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin. Massa berharap dapat berdialog langsung dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK.
Adapun sejumlah tuntutan yang akan disampaikan selama aksi berlangsung, diantaranya: reformasi DPR; efisiensi gaji dan tunjangan DPR agar disesuaikan dengan kondisi fiskal negara, serta transparansi penggunaan dana; reformasi terhadap Polri; revisi UU Polri, penghentian tindakan represif aparat, dan tuntutan agar Kapolri mundur bila tidak berkomitmen; pengusutan tuntas sekaligus pertanggungjawaban kasus meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan; penolakan penetapan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan konflik agraria sawit yang merugikan masyarakat Kalsel. Selain itu, dalam tuntutannya aksi ini mendesak agar segera dilakukan pengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
Dionisius Agus Puguh Santosa (Kontributor, Banjarmasin)
