HIDUPKATOLIK. COM -Ada paradoks yang selalu menyertai lembaga-lembaga religius: semakin sakral suatu otoritas, semakin besar pula godaan untuk menyalahgunakannya. Kuasa yang lahir dari mandat spiritual sering kali dipersepsikan berada di wilayah yang kebal dari kritik. Padahal justru karena sifatnya yang sakral, ia menuntut tingkat akuntabilitas moral yang lebih tinggi.
Sejarah Gereja Katolik menunjukkan bahwa iman tidak pernah bertumbuh dalam ruang yang tertutup. Ia justru dimurnikan oleh keberanian untuk mengakui kelemahan manusiawi yang ada di dalamnya. Ketika otoritas rohani kehilangan mekanisme koreksi, kesucian panggilan dapat tereduksi menjadi privilese kekuasaan.
Dalam konteks itulah dokumen motu proprio Vos Estis Lux Mundi yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus pada 2019 dan diperbarui pada 2023 memperoleh makna yang sangat penting. Dokumen ini tidak hanya merupakan regulasi hukum Gereja mengenai mekanisme pelaporan penyalahgunaan kuasa oleh klerus. Ia merupakan seruan moral agar Gereja memulihkan integritasnya melalui transparansi, akuntabilitas, dan kerendahan hati pastoral.
Bagi Gereja Katolik di Indonesia, pertanyaannya bukan lagi apakah dokumen ini penting, melainkan bagaimana ia diimplementasikan secara serius di tingkat keuskupan dan paroki. Tanpa implementasi konkret, semangat pembaruan yang terkandung di dalamnya berisiko berhenti sebagai teks normatif tanpa daya transformasi.
Urgensi ini tidak hanya berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan kuasa tahbisan—entah demi mamon, relasi seksual yang tidak pantas, atau pembenaran diri dari kritik umat. Ia juga berkaitan dengan fenomena lain yang tidak kalah problematis: munculnya kelompok-kelompok umat yang memanfaatkan skandal klerus sebagai alat untuk kepentingan ekonomi, akses terhadap kekuasaan internal Gereja, atau panggung pencitraan diri.
Dengan kata lain, Gereja dipanggil untuk menjaga terang yang dipercayakan kepadanya—terang yang bukan hanya menerangi dunia, tetapi juga berani mengawasi kekuasaan di dalam dirinya sendiri.
Kuasa Tahbisan untuk Pelayanan, Bukan Privilegium
Dalam tradisi teologi Katolik klasik, kuasa tahbisan tidak pernah dipahami sebagai dominasi personal. Teolog besar abad pertengahan Thomas Aquinas menjelaskan bahwa imamat merupakan partisipasi dalam pelayanan Kristus sendiri. Imam bertindak in persona Christi bukan untuk menegaskan otoritas pribadi, tetapi untuk menghadirkan karya keselamatan Allah melalui sakramen.
Bagi Aquinas, kuasa tahbisan bersifat instrumental. Ia bukan milik pribadi imam, melainkan mandat pelayanan yang dipercayakan oleh Gereja. Dengan demikian, otoritas imamat selalu terkait dengan tanggung jawab moral yang besar.
Namun Aquinas juga realistis. Ia menyadari bahwa rahmat sakramen tidak menghapus kelemahan manusia. Seorang imam tetap manusia yang dapat tergoda oleh ambisi, kekuasaan, atau kepentingan pribadi. Karena itu Gereja membutuhkan mekanisme koreksi yang menjaga agar kuasa tahbisan tetap berada dalam orientasi pelayanan.
Pemikiran ini diperdalam oleh eklesiologi abad ke-20 melalui refleksi teolog Dominikan Yves Congar. Congar menegaskan bahwa Gereja bukan sekadar struktur hierarkis, tetapi communio—persekutuan umat Allah. Dalam kerangka ini, otoritas klerus harus selalu berada dalam relasi dialogis dengan umat beriman. Kritik umat bukan ancaman bagi Gereja, melainkan bagian dari dinamika spiritual yang menjaga kesetiaan Gereja terhadap Injil.
Ketika dialog ini hilang, yang muncul adalah klerikalisme: mentalitas yang menempatkan klerus sebagai otoritas yang tidak boleh dipertanyakan.
Klerikalisme sebagai Distorsi Spiritualitas
Dalam banyak kesempatan, Paus Fransiskus menyebut klerikalisme sebagai salah satu penyakit paling serius dalam kehidupan Gereja. Klerikalisme bukan hanya persoalan perilaku individu, melainkan sebuah budaya yang memusatkan kekuasaan pada klerus dan mengecilkan partisipasi umat.
Budaya ini sering menghasilkan dua distorsi sekaligus. Pertama, ia menempatkan imam pada posisi yang terlalu tinggi sehingga kritik dianggap sebagai ancaman terhadap kesakralan. Kedua, ia membuat sebagian umat kehilangan keberanian untuk menyampaikan keprihatinan pastoral.
Padahal Injil menghadirkan model kepemimpinan yang berbeda. Yesus mengingatkan para murid-Nya bahwa pemimpin sejati adalah pelayan: “Barangsiapa terbesar di antara kamu hendaklah menjadi pelayanmu” (Mat 23:11).
Dalam terang Injil ini, kuasa tahbisan tidak pernah dimaksudkan sebagai privilese sosial. Ia adalah panggilan pelayanan yang menuntut kerendahan hati dan tanggung jawab moral.
Pelajaran dari Krisis Gereja Global
Pengalaman Gereja di berbagai negara memperlihatkan betapa mahal harga yang harus dibayar ketika budaya klerikalisme tidak dikoreksi.
Di Amerika Serikat, skandal pelecehan seksual yang mencuat luas pada awal 2000-an memperlihatkan bagaimana sejumlah kasus disembunyikan selama bertahun-tahun demi melindungi reputasi institusi. Investigasi independen menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pelaku individu, tetapi juga sistem yang gagal bertindak transparan.
Krisis serupa terjadi di Chile pada akhir dekade 2010-an. Setelah berbagai laporan penyalahgunaan terungkap, para uskup negara itu secara kolektif mengajukan pengunduran diri kepada Paus Fransiskus pada 2018.
Sementara itu di Prancis, laporan komisi independen pada 2021 memperkirakan ratusan ribu korban pelecehan sejak pertengahan abad ke-20. Temuan tersebut memicu refleksi mendalam tentang budaya kekuasaan yang terlalu tertutup dalam struktur Gereja.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa krisis Gereja sering kali bukan sekadar krisis moral individu, melainkan krisis sistem akuntabilitas.
Kekuasaan dan Pengawasan
Filsafat politik modern mengingatkan bahwa kekuasaan selalu membutuhkan pengawasan. Pemikir seperti Michel Foucault menunjukkan bahwa relasi kuasa tidak hanya bekerja melalui struktur formal, tetapi juga melalui simbol, kepercayaan, dan legitimasi sosial.
Dalam konteks Gereja, relasi kuasa memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat. Imam tidak hanya menjalankan fungsi administratif; ia juga dipercaya sebagai pembimbing rohani yang membawa otoritas moral.
Karena itu, penyalahgunaan kuasa tahbisan memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas dibandingkan pelanggaran etis biasa. Ia dapat melukai kepercayaan umat dan bahkan mengguncang iman mereka.
Di sinilah prinsip akuntabilitas menjadi penting. Kuasa yang tidak diawasi berisiko berubah menjadi otoritarianisme, bahkan dalam lembaga religius.
Dimensi Psikologis dan Sosial Umat
Relasi pastoral antara imam dan umat sering memiliki karakter asimetris. Imam dipandang sebagai figur otoritas rohani, sementara umat berada dalam posisi penerima bimbingan.
Asimetri ini dapat menciptakan ruang kerentanan terhadap manipulasi. Tanpa sistem pengawasan yang jelas, relasi pastoral dapat berubah menjadi relasi dominasi.
Namun dinamika sosial di dalam Gereja juga menunjukkan fenomena lain yang tidak kalah kompleks. Dalam beberapa kasus, skandal klerus dimanfaatkan oleh sekelompok umat sebagai alat untuk memperoleh keuntungan tertentu.
Ada yang menjadikannya sarana untuk mendapatkan pengaruh dalam struktur komunitas. Ada pula yang menggunakannya untuk memperoleh akses ekonomi atau dukungan sosial. Bahkan tidak jarang skandal tersebut dijadikan panggung untuk membangun citra diri sebagai “pembela moral” di ruang publik.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan situasi krisis dapat datang dari berbagai arah. Karena itu, mekanisme pelaporan harus menjamin keadilan bagi semua pihak: melindungi korban sekaligus memastikan proses verifikasi yang objektif.
Budaya Hormat dan Budaya Diam
Dalam banyak masyarakat religius, figur imam dihormati dengan sangat tinggi. Penghormatan ini memiliki nilai positif karena mencerminkan penghargaan terhadap pelayanan rohani.
Namun dalam beberapa situasi, penghormatan tersebut dapat berubah menjadi “budaya diam”. Kesalahan tidak dilaporkan karena rasa sungkan atau takut merusak reputasi Gereja.
Ironisnya, budaya diam justru menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kuasa untuk berlangsung lebih lama.
Implementasi Vos Estis Lux Mundi bertujuan memecah budaya diam ini dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan transparan.
Akuntabilitas dalam Hukum Gereja
Secara kanonik, Vos Estis Lux Mundi mewajibkan setiap keuskupan untuk membangun sistem pelaporan terhadap penyalahgunaan kuasa oleh klerus. Para uskup memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan laporan tersebut ditangani secara serius.
Dalam konteks Gereja Indonesia, implementasi dokumen ini memerlukan langkah-langkah konkret: pembentukan pusat pelaporan di tingkat keuskupan, edukasi umat mengenai mekanisme pelaporan, serta pelatihan etika pastoral bagi para klerus. Tujuan akhirnya bukan sekadar penegakan hukum, tetapi pemulihan kepercayaan umat.
Gereja yang Berani Dikoreksi
Gereja tidak pernah dipanggil untuk menjadi komunitas yang sempurna secara manusiawi. Ia adalah komunitas peziarah yang terus belajar bertobat.
Karena itu, transparansi bukan ancaman bagi Gereja. Transparansi justru merupakan tanda kerendahan hati institusional.
Yesus sendiri mengingatkan prinsip tanggung jawab moral yang kuat: “Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut” (Luk 12:48).
Kuasa tahbisan adalah karunia besar. Tetapi setiap karunia besar selalu diikuti tanggung jawab yang besar pula.
Penutup: Terang yang Mengawasi Kekuasaan
Pada akhirnya, implementasi Vos Estis Lux Mundi bukan sekadar soal regulasi hukum Gereja. Ia adalah panggilan spiritual bagi Gereja untuk menjaga integritas panggilannya sendiri.
Kuasa tahbisan diberikan untuk melayani, bukan untuk mendominasi. Ia dipercayakan untuk membangun umat, bukan untuk melindungi kepentingan pribadi.
Tetapi refleksi ini juga mengingatkan bahwa krisis klerikalisme tidak boleh dimanfaatkan oleh siapa pun—baik oleh klerus yang menyalahgunakan kuasa maupun oleh umat yang memanfaatkan skandal demi keuntungan pribadi.
Terang Injil tidak berpihak pada kekuasaan yang menindas, tetapi juga tidak menjadi alat bagi ambisi manusia.
Jika Gereja ingin tetap menjadi terang bagi dunia, ia harus berani menjaga agar terang itu tidak diredupkan oleh dua bayang-bayang sekaligus: penyalahgunaan kuasa dan manipulasi krisis. Sebab terang Injil bukan hanya menerangi dunia.
Ia juga dipanggil untuk mengawasi kekuasaan—bahkan kekuasaan yang ada di dalam dirinya sendiri.
Oleh: Herkulaus Mety, S.Fils., M.Pd (Alumnus STF Seminari Pineleng dan IAIN Manado)
Daftar Pustaka
1. Aquinas, T. (1947). Summa Theologica. Benziger Brothers.
2. Congar, Y. (1983). True and False Reform in the Church. Liturgical Press.
3. Foucault, M. (1978). The History of Sexuality: Volume 1. Pantheon Books.
4. Francis, Pope. (2019/2023). Vos Estis Lux Mundi. Vatican Publishing House.
5. John Paul II, Pope. (1983). Code of Canon Law. Vatican Press.
6. Independent Commission on Sexual Abuse in the Church. (2021). Report on Sexual Abuse in the Catholic Church in France. Paris.
