JAKARTA, HIDUPKATOLIK.COM – Gereja dan pemerintah memiliki peran penting dalam menjawab berbagai persoalan bangsa. Di tengah perubahan zaman, keduanya diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi membangun kemitraan untuk merawat martabat manusia, menjaga perdamaian, memperkuat ekonomi masyarakat, dan melestarikan lingkungan hidup.
Pesan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Albertus Magnus Adiyarto Sumardjono, S.E., M.Hum., dalam pembukaan Sidang Tahunan II Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Rabu (4/11/2026), di Henry Soetio Hall, Gedung KWI, Jakarta.
Di hadapan para uskup, perwakilan Gereja, dan undangan yang hadir, Albertus menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik untuk terus menjadi mitra strategis Gereja. Kemitraan tersebut perlu dibangun melalui dialog yang jujur, terbuka, timbal balik, dan berkelanjutan.
Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam pelayanan kehidupan beragama tidak akan berjalan optimal tanpa komunikasi dan kerja sama yang erat dengan hierarki Gereja.
Ada sejumlah persoalan penting yang membutuhkan perhatian bersama, mulai dari ketahanan ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam situasi tersebut, Gereja diharapkan hadir bukan hanya sebagai pendamping umat secara rohani, tetapi juga sebagai kekuatan yang ikut memperjuangkan kehidupan bersama yang lebih adil dan manusiawi.
Gereja Diharapkan Menjadi Jembatan Perdamaian
Salah satu perhatian yang disoroti Albertus adalah dinamika sosial masyarakat yang belakangan diwarnai berbagai aksi protes dan demonstrasi. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya ruang dialog yang mampu mempertemukan beragam aspirasi dan kepentingan.
Pemerintah, menurutnya, perlu mengedepankan pendekatan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Suara masyarakat harus didengarkan, bukan diabaikan ataupun dihadapi dengan tindakan represif.
Dalam konteks ini, Gereja diharapkan terus mengambil peran sebagai jembatan perdamaian. Gereja dapat mendampingi umat agar berani menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, tetap menghormati hukum, menjaga kedamaian, serta menjunjung tinggi martabat manusia.
Sebaliknya, aparatur negara juga perlu membuka diri untuk mendengarkan suara masyarakat dengan empati.
Albertus turut mengutip pandangan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Pertemuan Internasional untuk Perdamaian Sant’Egidio di Assisi. Dalam situasi ketika emosi publik meningkat dan polarisasi semakin tajam, diplomasi agama perlu mengedepankan dialog kemanusiaan yang setara, bukan konfrontasi yang justru memperlebar perpecahan.
Melalui peran tersebut, Gereja Katolik, khususnya KWI, diharapkan dapat menjadi salah satu jangkar perdamaian yang konsisten memperjuangkan keadilan dan kebaikan bersama dikutip dari mirifica.net(Foto.
Pendidikan Katolik Tidak Hanya Mengejar Kecerdasan
Selain perdamaian, pendidikan menjadi bidang penting yang membutuhkan dukungan dan kerja sama Gereja dengan pemerintah.
Albertus menekankan bahwa pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan generasi yang unggul secara intelektual. Lebih dari itu, pendidikan harus membentuk pribadi yang memiliki karakter, nilai moral, kesalehan, dan kesantunan.
Karena itu, Ditjen Bimas Katolik menyatakan dukungannya terhadap upaya Gereja dalam mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter.
Dukungan tersebut mencakup pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan, penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, dukungan pembiayaan, pemberian beasiswa, hingga peningkatan kesejahteraan.
Melalui langkah-langkah tersebut, lembaga pendidikan Katolik diharapkan semakin mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat.
Paroki dan Rumah Ibadah Didorong Menggerakkan Ekonomi Umat
Peran Gereja juga dinilai strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Keuskupan dan paroki-paroki di seluruh Indonesia didorong untuk mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi umat.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan literasi keuangan, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat koperasi dan Credit Union.
Dengan demikian, rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat umat bertumbuh dalam iman, tetapi juga ruang solidaritas dan pemberdayaan yang membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi.
Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama perlu diterjemahkan dalam tindakan nyata. Komunitas Gereja dapat menjadi tempat tumbuhnya inisiatif ekonomi yang saling menguatkan, terutama bagi umat yang membutuhkan pendampingan.
Pertobatan Ekologis Dimulai dari Lingkungan Gereja
Selain pemberdayaan ekonomi, perhatian terhadap lingkungan hidup menjadi agenda yang tidak kalah penting.
Albertus mengajak rumah-rumah ibadah mengambil bagian dalam mitigasi bencana dan transisi menuju energi terbarukan. Upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam merawat bumi.
Mengutip pandangan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam pidato utamanya mengenai ekoteologi di Assisi, manusia dituntut melakukan eksplorasi yang merawat, bukan eksploitasi yang merusak.
Bumi bukan sekadar komoditas yang dapat dimanfaatkan tanpa batas. Bumi merupakan rumah bersama, ciptaan Allah yang dipercayakan kepada manusia untuk dijaga dan dilestarikan.
Pesan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam. Pertumbuhan harus berjalan seiring dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan demi generasi mendatang.
Sebagai contoh praktik baik, Albertus menyebut Masjid Istiqlal Jakarta yang telah bertransformasi menjadi rumah ibadah ramah lingkungan dan memperoleh sertifikasi bangunan hijau internasional.
Dengan dukungan lebih dari 500 panel surya, Masjid Istiqlal mampu mengurangi penggunaan energi sebesar 23 persen dan konsumsi air sebesar 36 persen.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kepedulian ekologis dapat diwujudkan melalui tindakan konkret di lingkungan rumah ibadah, tanpa memandang latar belakang agama.
Ditjen Bimas Katolik Terbuka terhadap Kritik dan Masukan Gereja
Di tengah berbagai agenda kerja sama tersebut, Albertus juga menyampaikan refleksi mengenai pelayanan Ditjen Bimas Katolik.
Ia mengakui bahwa pelayanan pemerintah kepada umat dan institusi Gereja Katolik di berbagai daerah belum sepenuhnya berjalan sempurna. Masih terdapat hambatan birokrasi, keterbatasan fasilitas, serta aspirasi masyarakat yang belum seluruhnya terpenuhi.
Atas berbagai kekurangan tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus menegaskan komitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan.
Pelayanan pemerintah, menurutnya, harus semakin berorientasi pada kemudahan, solusi, transparansi, dan kenyamanan. Karena itu, Ditjen Bimas Katolik membuka ruang dialog bagi KWI dan seluruh elemen Gereja.
Bahkan, kritik dan masukan dari KWI disebut sebagai kompas yang membantu memastikan program pemerintah tetap berada pada jalur pelayanan yang tulus dan sesuai dengan kebutuhan Gereja.
Dalam kaitan itu, Nota Pastoral hasil Sidang Tahunan KWI 2026 diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi Ditjen Bimas Katolik untuk memperbaiki kualitas pelayanan ke depan.
Berjalan Bersama untuk Kebaikan Bersama
Pesan yang mengemuka dalam Sidang Tahunan II KWI ini bukan semata-mata tentang program pemerintah atau agenda kelembagaan. Lebih dari itu, terdapat ajakan untuk membangun kemitraan yang sungguh-sungguh demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Gereja dan pemerintah memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing. Namun, keduanya dapat bertemu dalam tujuan yang sama, yakni merawat martabat manusia, memperjuangkan keadilan, menjaga perdamaian, memberdayakan masyarakat, dan melestarikan bumi sebagai rumah bersama.
Sidang Tahunan II KWI menjadi ruang penting untuk mempertemukan refleksi, keprihatinan, dan harapan tersebut. Tantangan selanjutnya adalah memastikan berbagai gagasan itu tidak berhenti sebagai pembicaraan dalam ruang pertemuan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan, pelayanan, dan tindakan nyata di tengah masyarakat.
Sebab, berjalan bersama bukan sekadar duduk dan berdialog. Lebih dari itu, dibutuhkan kesediaan untuk saling mendengarkan, memperbaiki diri, dan mengambil bagian dalam perubahan.
Albertus berharap Sidang Tahunan II KWI dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan buah-buah kebijaksanaan bagi Gereja, bangsa, dan seluruh masyarakat Indonesia, dengan senantiasa memohon penyertaan Roh Kudus.
