Nasionalisme dan Persatuan Indonesia Harus Diperkuat Kembali

72
Pemaparan Sesi Pertama dalam Seminar Nasional “Pluralitas dan Minoritas dalam Konteks Kebangsaan” di Auditorium Widya Graha LIPI, Jakarta, Kamis, 1/12. (HIDUP/A. Nendro Saputro)

HIDUPKATOLIK.com – BELAKANGAN ini, identitas Indonesia sebagai negara yang majemuk atau plural telah mengalami tantangan yang cukup serius. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan rasa nasionalisme yang selama ini mengikat persatuan di atas perbedaan terus mengalami ancaman. Kondisi ini diperparah dengan adanya kelompok yang menebar kebencian dan permusuhan di antara masyarakat Indonesia. Sebagai upaya untuk menguatkan kembali makna persatuan dan nasionalisme tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyelenggarakan Seminar Nasional “Pluralitas dan Minoritas dalam Konteks Kebangsaan” di Auditorium Widya Graha LIPI, Jakarta, Kamis, 1/12.

Menurut Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI Tri Nuke Pudjiastuti, Indonesia adalah negara majemuk dengan beragam suku, ras, agama, dan golongan. Kemajemukan tersebut dapat menjadi ancaman namun juga kekuatan bagi masyarakat Indonesia. Ancaman timbul saat munculnya perbedaan pandangan sekecil apapun yang bisa berdampak pada konflik dan tindakan destruktif. Sedangkan kekuatan positif adalah munculnya rasa kebersamaan dan persatuan sebagai satu bagian bangsa Indonesia. “Keragaman merupakan potensi bangsa yang memiliki perspektif luas dan beranekaragam. Hal ini tentu bisa menjadi sumber inovasi budaya dan kemanusiaan,” ujarnya.

Lanjut Nuke, isu pluralitas dan minoritas akan terus muncul menjadi isu penting di masa depan. “Keterkaitan dua isu ini akan terus melebar sebagai dampak globalisasi, penguatan politik identitas, dan munculnya kepentingan tertentu di masyarakat global,” ungkapnya.

Ahmad Najib Burhani, Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) LIPI menyambung, kondisi bangsa yang majemuk ini menyebabkan adanya tarik-menarik berbagai elemen di masyarakat. “Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah membuat daerah diberi kewenangan mengelola sumber daya alam dan infrastruktur. Hal tersebut memiliki efek samping yakni memperuncing tarik-menarik kepentingan daerah,” katanya.

Oleh karena itu, Najib menegaskan, yang patut diwaspadai adalah munculnya gerakan yang memiliki kecenderungan konservatif dan memaksakan kehendak. Di sisi lain, atas nama etnisitas dan putra daerah, penguatan basis etnik untuk mengakses sumber-sumber ekonomi digunakan untuk memperkuat politik identitas dari setiap kelompok di daerah. “Pertanyaan yang kerap muncul adalah bagaimana menempatkan agama dan etnisitas dalam aktivitas masyarakat kita,” ujar Ahmad Najib.

Mirisnya, paham bigotry (kebencian terhadap mereka yang berbeda) dan prejudice seperti mewabah di masyarakat. “Jangan sampai munculnya fenomena sosial yang terjadi belakangan ini membenarkan bahwa sekarang ini era bagi the triumph of exclusivism atau kemenangan kelompok yang menolak keberagaman,” pungkas Najib.

Seminar Nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber yang ahli di bidangnya, antara lain Dicky Sofjan dari Indonesia Consortium for Religious Studies (ICRS)-Universitas Gadjah Mada Yogyakarta; Ahmad Najib Burhani dari LIPI; Direktur Eksekutif Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA) Trisno Sutanto; Dave Lumenta dari Universitas Indonesia; Didi Kwartanada dari Yayasan Nation Building (NABIL); dan Riwanto Tirtosudarmo dari LIPI.

A. Nendro Saputro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here