HIDUPKATOLIK.COM – Tanggal 25 Mei 1947, di Yogyakarta yang masih berbau mesiu revolusi, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia lahir dari rahim sejarah yang bergolak. Tujuh puluh sembilan tahun bukan angka kecil. Namun justru di sinilah letak persoalannya—usia panjang bisa menjadi warisan kebijaksanaan, bisa pula menjadi penjara nostalgia. Salib yang dipikul perhimpunan ini sejak kelahirannya bukan sekadar simbol liturgis yang dipajang di dinding sekretariat. Ia adalah beban moral yang menuntut pertanggungjawaban konkret di tengah zaman yang hari ini sedang retak dari segala penjuru.
Pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur oleh internal PMKRI sendiri adalah: apakah perhimpunan ini masih sanggup memikul salib itu dengan tegak, atau telah menurunkannya demi kenyamanan organisasi yang jinak dan tidak mengancam siapapun?
Zaman yang Sedang Retak
Zaman yang retak adalah kenyataan yang bisa dibaca dari setiap sudut—geopolitik, domestik, maupun peradaban. Meminjam istilah Gramsci, kita tengah hidup dalam interregnum: tatanan lama sekarat, tatanan baru belum lahir, dan di antara keduanya tumbuh subur segala bentuk monstrositas. Perang di Ukraina dan Gaza bukan sekadar konflik bersenjata, keduanya adalah cermin dari tata dunia yang retak, di mana nyawa manusia dikalkulasi seperti variabel dalam persamaan geopolitik. Hegemoni kekuatan besar saling berebut pengaruh, sementara bangsa-bangsa kecil dipaksa memilih pihak atau ditelan ketidakpastian.
Secara domestik, kita tidak lebih baik. Ruang diskursus publik mengalami pendangkalan yang merisaukan. Perdebatan kebangsaan yang substansial perlahan digantikan oleh sirkus elektoral dan perang opini di media sosial yang lebih mengutamakan viralitas ketimbang kebenaran. Demokrasi kita bukan sedang dirobohkan secara dramatis, dan sedang digerogoti secara senyap: melalui regulasi yang menyempitkan ruang sipil, melalui oligarki yang menjinakkan oposisi, dan melalui apatisme generasi muda yang lelah sebelum sempat berjuang.
Di tingkat peradaban, kapitalisme pengawasan dan penetrasi kecerdasan buatan yang lepas dari kontrol etis telah mereduksi manusia menjadi entitas yang dapat diukur, diprediksi dan dikonsumsi. Bukan lagi subjek moral yang bermartabat, melainkan titik data dalam algoritma kekuasaan. Retakan itu nyata, dalam dan melebar setiap harinya. Dan di tengah retakan itulah PMKRI dipanggil untuk berdiri, bukan menyingkir.
Cermin Bernama Magnifica Humanitas
Di tengah lanskap kehancuran itulah Paus Leo XIV meluncurkan Ensiklik Magnifica Humanitas. Dokumen ini bukan fatwa moral untuk dikutip dalam pidato seremonial. Ia adalah seruan kenabian yang membongkar akar struktural dari modernitas yang telah kehilangan jiwanya, serta peradaban yang maju secara teknologi namun mundur secara moral. Paus mengingatkan dengan tegas bahwa kemajuan yang melepaskan diri dari jangkar martabat manusia hanya akan melahirkan bentuk-bentuk eksploitasi yang lebih canggih dan lebih kejam.
Bagi PMKRI, Magnifica Humanitas adalah cermin yang dipasang tepat di depan wajah kita: apakah kita sungguh-sungguh membela kemanusiaan yang utuh (integritas humana) atau hanya menjalankan ritualisme advokasi tanpa kedalaman teologis yang menopangnya? Salib bukan pajangan. Dalam konteks PMKRI, salib adalah arah, menunjuk ke atas sebagai sumber, dan membentang ke samping sebagai jangkauan solidaritas. PMKRI dipanggil untuk menghidupi kedua dimensi itu sekaligus.
Dua Penyakit, Satu Diagnosis
Saya mencatat dua penyakit kronis yang menggerogoti gerakan mahasiswa hari ini—dan PMKRI tidak kebal dari keduanya.
Pertama, romantisme pergerakan. Heroisme jalanan masih dijadikan satu-satunya ukuran militansi, sementara kemampuan membedah anggaran negara, menguasai argumentasi hukum, atau membangun narasi kebijakan alternatif dianggap kurang gagah. Kasih yang menggebu tanpa nalar yang tajam hanya melahirkan kebisingan—bukan perubahan struktural.
Kedua, elitisme akademis. Di kutub sebaliknya, muncul mahasiswa yang fasih berbahasa teori namun terputus dari kenyataan konkret kaum yang katanya mereka perjuangkan. Nalar yang tajam tanpa kepekaan moral hanya melahirkan teknokrat berseragam aktivis.
Keduanya gagal. Amor tanpa ratio adalah sentimentalisme yang berbahaya. Ratio tanpa amor adalah keangkuhan intelektual. Salib justru adalah simbol persilangan keduanya: vertikal dan horizontal, surgawi dan membumi, kontemplatif dan profetik. PMKRI tidak bisa memilih salah satunya, atau lebih buruk lagi, terombang-ambing di antara keduanya bergantung pada selera kepemimpinan lima tahunan.
Liturgi Jalanan
Dalam manifesto Amor et Ratio: Membaca Tanda Zaman di Era Disrupsi, saya mengajukan sintesis yang bukan sekadar jargon retorika: bahwa nalar kritis dan komitmen moral harus tumbuh dari akar yang sama—iman yang tidak puas tinggal di dalam dinding gereja, iman yang turun ke jalanan dan masuk ke ruang-ruang kekuasaan dengan kepala tegak, dengan narasi pembeda serta kekuatan data.
Saya menyebutnya Liturgi Jalanan. Sebab, altar bagi kader PMKRI bukan hanya bangku kayu di kapel paroki. Altar itu ada di ruang sidang ketika anggaran pendidikan dipangkas tanpa perdebatan serius. Altar itu ada di pesisir dan pegunungan yang tanahnya diserobot atas nama investasi. Altar itu ada setiap kali angka kemiskinan dimanipulasi untuk membenarkan kebijakan yang menindas. Yesus yang kita imani bukan figur saleh yang nyaman dalam lingkaran diskusi teologi. Lebih dari itu, Yesus adalah sosok radikal yang membalikkan meja para penindas di Bait Allah, bukan demi kekuasaan, melainkan demi memulihkan martabat manusia yang diinjak-injak.
Maka setiap advokasi yang dilakukan PMKRI dengan basis data yang sahih dan keberanian moral yang utuh, pada hakikatnya adalah tindakan iman. Iman yang mencari keadilan. Memikul salib bukan berarti pasrah pada penderitaan, tapi berani menanggung risiko dari keberpihakan yang jelas.
Namun iman tanpa arsitektur gerakan hanya akan menghasilkan semangat yang cepat padam. Itulah mengapa saya merumuskan Panca Dharma sebagai arah perjuangan ke depan: digitalisasi tata kelola internal, kemandirian ekonomi organisasi agar otonomi gerakan tidak digadaikan kepada kepentingan sponsor, dan pelembagaan riset kebijakan publik berbasis metode ilmiah yang tak mudah dibantah. PMKRI harus berhenti berargumen dari asumsi dan sentimen. Saatnya kita masuk ke ruang-ruang kebijakan dengan membawa angka, analisis, dan argumentasi yang memaksa lawan bicara untuk berpikir, bukan sekadar bereaksi.
Tujuh puluh sembilan tahun adalah usia yang cukup untuk berhenti mencari identitas dan mulai memilih posisi.
Soe Hok Gie menulis bahwa hanya ada dua pilihan: menjadi apatis, atau mengikuti arus. Namun ia menambahkan, bahwa kita musti memilih untuk menjadi manusia merdeka. Bagi PMKRI, merdeka bukan slogan. Ia adalah pilihan yang harus dibayar setiap hari dengan tiga prinsip menjadi roh perhimpunan ini.
Fraternitas atau persaudaraan yang bukan sekadar keakraban antar kader, melainkan solidaritas yang memaksa kita keluar dari lingkaran nyaman dan berdiri di sisi mereka yang tidak punya suara. Intelektualitas tidak hanya soal gelar akademis yang dipajang, melainkan kejujuran nalar yang berani menyebut ketidakadilan dengan namanya yang benar, lalu menawarkan jalan keluar yang terukur. Kristianitas bukan kesalehan ritual yang berhenti di pintu gereja, melainkan iman yang turun ke jalanan, masuk ke ruang sidang, dan berdiri di hadapan kekuasaan dengan keberanian yang menantang narasi tunggal negara apabila kekuasaan dipakai semena-mena.
Ketiga benang merah itu bukan ornamen lambang, namun cara memikul salib di tengah zaman yang retak. Ketika ketiganya dijalin dengan sungguh-sungguh, lahirlah kader yang tidak bisa dibeli, tidak mudah diintimidasi, dan tidak pernah berhenti bertanya: untuk siapa kita bergerak?
Salib tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Ia menjanjikan sesuatu yang jauh lebih berharga: makna. Dan di usia tujuh puluh sembilan tahun ini, PMKRI tidak membutuhkan tepuk tangan. Ia membutuhkan keberanian untuk kembali memikul salibnya dengan tegak, dengan sadar, dan dengan harga yang tidak ditawar.
Fajar itu mungkin. Tapi hanya bagi mereka yang berani berjaga sepanjang malam.
Pro Ecclesia et Patria.
Ferdinandus Wali Ate, Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI 2024-2026
