Gereja dalam Gerakan Sosial Ekonomi

313
Bambang Ismawan (kanan) dalam pertemuan dengan Redaksi Majalah Hidup di Wisma Hijau, Cimanggis Depok, Jawa Barat. [HIDUP/ Yanuari Marwanto]
Rate this post

HIDUPKATOLIK.com Gerakan sosial ekonomi yang dimulai Gereja Katolik justru mengambil nama Pancasila dan bukan Katolik. Ingin menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang.

DESA adalah “akar” dari “pohon besar” Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keyakinan inilah yang menjadi salah satu wisdom yang dipegang Bina Swadaya yang akhirnya menjadi dasar dalam pemberdayaan desa.

Bina Swadaya berusaha membangun desa dengan pendekatan “betting on the many”, yaitu membangun secara inklusif. Pembangunan desa juga harus dilakukan dengan mengedepankan gotong royong antar semua pihak.

Di masa sekarang, kesadaran ini harus diakui luntur dikalangan masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukan sebuah gerakan restorasi desa. Gerakan ini ingin membangkitkan kemandirian desa, mewujudkan desa yang cerdas, swadaya, sejahtera, rukun, dan memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Hal ini diungkapkan Bambang Ismawan dalam pertemuan dengan Redaksi Majalah Hidup di Wisma Hijau, Depok, Jawa Barat, 31/7. Dalam gerakan restorasi desa ini, perlu juga diwujudkan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bambang menjelaskan, badan usaha ini dimiliki oleh pemerintah desa dan dijalankan sebagai sarana pemasukan desa. Badan usaha ini berbentuk wirausaha sosial di mana setiap warga ikut mengawasi dan mengambil manfaat darinya. “Dengan gerakan ini diharapkan desa semakin maju dan mandiri,” ujar pendiri Yayasan Bina Swadaya ini.

Petani Pancasila
Bambang yang dikenal dalam perannya dalam gerakan pemberdayaan petani tahun 1960-an menjelaskan, Kongres Umat Katolik kedua di Semarang tahun 1954 merestui berdirinya Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila.

Saat inilah dilahirkan embrio Ikatan Buruh Pancasila yang menjadi organisasi pertama yang lahir dari umat Katolik Indonesia. Setelahnya menyusul terbentuknya organisasi-organisasi lain yaitu Ikatan Petani Pancasila, Ikatan Usahawan Pancasila, dan Ikatan Paramedis Pancasila.

Setelah tonggak ini, Majelis Waligereja Indonesia mendorong di setiap wilayah gerejawi mendirikan Delegatus Sosialis sebagai wadah Gereja untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Ini kemudian dikembangkan dengan membentuk Panitia Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PSE).

“Pada zaman ini, badan ini dikenal sebagai Komisi PSE,” ungkap Bambang. Gerakan sosial ekonomi yang lahir dari Gereja Katolik justru mengambil nama Pancasila dan bukan Katolik.

Bambang menjelaskan, ini menunjukkan keterbukaan Gereja bahwa usaha ini tidak hanya ingin menyasar umat Katolik namun, gerakan ini ingin menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat latar belakang. “Ini yang menarik, karena gerakan ini, yang lahir dari rahim Gereja Katolik justru memilih nama Pancasila.”

Bambang sendiri mulai terlibat dalam gerakan ini tahun 1963, setelah menyelesaikan spesialisasi pertanian di Australia. Ia menjelaskan, di balik semua gerakan ini seorang imam yang sangat berperan dalam membangun gerakan sosial ekonomi dalam lingkungan Gereja Katolik yaitu Pastor Johannes Dijkstra SJ.

“Motivasi yang ditunjukkan Pater Dijkstra sungguh menggigit sekali. Beberapa saat setelah pertemuan saya dengannya, saya lalu memastikan bahwa inilah jalan hidup saya. Suatu perziarahan di bidang pemberdayaan masyarakat.”

Bambang meyakini, Indonesia ini adalah negara yang kaya dan berlimpah berkat. Tak ada negara yang sekuat Indonesia dalam menghadapi devaluasi mata uangnya. Sepanjang sejarah Indonesia, mata uang rupiah sudah mengalami devaluasi tertinggi dibanding negara lain di dunia. “Ini menunjukkan bahwa Indonesia memang negara yang gemah ripah loh jinawi, atau negara yang kaya raya.”

 

Antonius E. Sugiyanto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here