[HIDUP/Elisabeth Chrisandra J.T.D]
HIDUPKATOLIK.com – Sidang Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tahun ini diadakan di Bandung, para uskup melihat kembali beberapa masalah hak asasi manusia yang belum selesai.
Sejumlah 34 uskup dari seluruh Indonesia menghadiri Sidang Sinodal Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Pusat Pastoral Keuskupan Bandung, 5-14 November lalu. Uniknya, sidang ini perdana diadakan di luar Aula KWI, yang berada di Menteng, Jakarta. Pasalnya, Gedung KWI sudah dikosongkan sejak awal Oktober lalu untuk pembangunan gedung baru. Ide untuk memakai Pusat Pastoral Keuskupan Bandung pun sebagai tempat sidang diusulkan oleh Uskup Bandung sekaligus Sekjen KWI, Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC.
Terpilih Kembali
Mgr Suharyo kembali menjadi ketua KWI setelah mendapat 31 dari 35 suara sah. Ini merupakan ketiga kalinya ia menakhodai forum kolegium para uskup. Selain Mgr Suharyo, Mgr Antonius S. Bunjamin OSC juga terpilih untuk kedua kali menjadi Sekretaris Jenderal KWI.
Mengutip Dokpenkwi.org, keterpilihan ini didasarkan pada beberapa hal, yakni “menjaga mitra yang sudah terjalin, berlangsungnya pembangunan gedung KWI, ad limina, serta mengingat akan berlangsungnya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2019.”
Ad limina merupakan kewajiban sekali dalam lima tahun untuk berkunjung ke Takhta Suci sekaligus melaporkan situasi dan perkembangan keuskupan masing-masing kepada Bapa Paus.
Wajah-wajah Anyar
Tiga uskup yang baru ditahbiskan tahun ini, yakni Uskup Tanjung Selor Mgr Paulinus Yan Olla, Uskup Maumere Mgr Martinus Ewaldus Sedu, dan Uskup Purwokerto Mgr Christophorus Tri Harsono, hadir perdana di tengah-tengah Sidang Sinodal KWI. Para uskup ini terpilih menjadi fungsionaris KWI periode 2018-2021.
Selain itu, empat orang juga mengisi posisi di jajaran KLSD (Komisi/Lembaga/Sekretariat/Departemen) KWI yaitu Pastor Ewaldus Ewal, Pastor Thomas Becket Gandhi Hartono SJ, Pastor Andreas Suparman SCJ, dan Pastor Fransiskus Emanuel da Santo.
Undangan Dadakan Presiden
Di tengah sidang, para uskup memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk bertandang ke Istana Kepresidenan Bogor, Senin subuh, 12/11. Presiden bermaksud mengucap selamat atas kesuksesan perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) di Ambon. Tak lupa juga, ia mengundang juara umum Pesparani yang berasal dari Kontingen Kalimantan Timur. Ini kali pertama sejak era Soeharto para uskup bersama-sama silaturahmi di kediaman presiden.
Sinode Orang Muda
Ketua Komisi Kepemudaan KWI, Mgr Pius Riana Prabdi, menyampaikan hasil sidang Sinode Orang Muda yang digelar di Roma pada sidang Sinodal KWI. Menurutnya, saat ini muncul fenomena di mana orang muda merasa limbung karena tidak menemukan orientasi dan makna kehidupan. “Ada kerinduan orang muda untuk didengarkan, untuk didampingi,” tutur Mgr Prabdi.
Pendampingan tersebut juga diharapkan tidak parsial, melainkan holistik. Oleh karena itu, tambahnya, “Kita perlu merumuskan bersama, memilih bersama, dan juga melaksanakan bersama (pendampingan dengan orang muda).” Adapun medium untuk bertemu dengan orang muda bisa melalui tiga bidang, yakni olahraga, musik, dan seni.
Pesan Natal Bersama
Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI membuat Pesan Natal Bersama dengan KWI dalam sidang yang sama. Tahun ini merupakan giliran KWI untuk menyusun draf, kendati masih memerlukan persetujuan PGI. Pesan Natal Bersama ini mengambil tema “Yesus Kristus Hikmat Bagi Kita” yang diambil dari 1 Korintus 1:30.
Dalam draf tersebut dituliskan bahwa, “Melanggar HAM adalah kecenderungan manusia yang hidup menurut hikmat duniawi.” Padahal, tambahnya, Kristus telah mengajak kita untuk hidup saling mengasihi dan rela berkorban demi terciptanya kesejahteraan bersama.
Panggilan Melindungi Hak Asasi
Sejalan dengan Pesan Natal Bersama PGI-KWI 2018, sidang KWI juga menyoroti persoalan pelanggaran HAM. Dalam sidang tersebut, gereja dipanggil untuk terlibat dalam perlindungan dan perjuangan HAM.
“Tindakan koruptif sering berhubungan dengan pelanggaran HAM. Untuk itu, kita membutuhkan pemimpin yang penuh hikmat seperti yang dihidupi oleh Yesus.” Hal ini sejalan dengan butir Pancasila sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan.”
Elisabeth Chrisandra J.T.D
HIDUP NO.47 2018, 25 November 2018
